Jakarta, Intra62.com – KY petakan keamanan pengadilan hadapi perkara Pilkada 2024. Menurut Binziad Kadafi, anggota Komisi Yudisial, lembaganya telah menghitung kesiapan keamanan pengadilan untuk persidangan kasus Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024.
Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Kadafi mengatakan, “KY telah memetakan bagaimana kesiapan keamanan pengadilan menghadapi berbagai tantangan keamanan . Yang mungkin timbul selama proses persidangan perkara pemilu lalu dan Pilkada 2024 mendatang.”
Kadafi mengatakan bahwa pengadilan sangat penting untuk menjaga demokrasi negara. Terutama untuk memastikan bahwa pemilu dan pilkada dilakukan secara adil, jujur, dan bebas dari gangguan keamanan.
Didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 dan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Lingkungan dalam Pengadilan, dia menyatakan komitmen KY untuk memperhatikan pemetaan keamanan persidangan dan pengadilan saat menangani kasus pemilu dan pilkada.
baca juga : Gagal di Pilkada 2024, Anies Baswedan akan membentuk partai baru
Evaluasi kondisi keamanan di berbagai pengadilan seperti Medan, Makassar, Sidoarjo, Blitar, Malang, Manado, dan Mataram selama tahapan pemilu dan persiapan Pilkada 2024 . Termasuk dalam pemetaan sistem keamanan tersebut.
Kadafi memberikan penjelasan tentang lima hal yang dia lihat: koordinasi antara pemangku kepentingan keamanan, infrastruktur keamanan pengadilan. Dan sumber daya manusia, pengelolaan risiko, dan anggaran untuk keamanan pengadilan.
Selain itu KY meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi kerawanan keamanan pengadilan terutama menjelang Pilkada 2024. Untuk menghindari tindakan yang merendahkan kehormatan dan martabat hakim.
Kadafi menyatakan bahwa pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan pemilihan kepala daerah harus meningkatkan perhatian mereka terhadap keamanan pengadilan . Termasuk alokasi anggaran dan personel yang memadai.
KY juga meminta pengadilan melakukan simulasi keamanan dan perencanaan formal untuk mengantisipasi kerawanan selama pilkada.
Untuk meningkatkan keamanan, diperlukan juga peningkatan jumlah staf dan fasilitas keamanan, seperti metal detector dan CCTV.
Terakhir, untuk memastikan keamanan selama proses pemilu dan pilkada, pengadilan perlu meningkatkan koordinasi dengan kepolisian setempat dan stakeholder terkait lainnya.
( red/ratna)