Jakarta, Intra62.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyelidiki kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas kredit di LPEI ( Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia).
Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, pendalaman tersebut dilakukan oleh lembaga antirasuah saat memeriksa tiga saksi pada 21 Oktober 2025: Komarruzaman, Kepala Departemen Pembiayaan Syariah LPEI; Edwin M. Fadholi, Asisten Relationship Manager Divisi Pembiayaan Syariah LPEI 2015; dan Andy Wardhana Putra Tanumihardja, seorang swasta.
Di Jakarta, Kamis, Budi memberi tahu reporter bahwa saksi dimintai keterangan tentang proses pengusulan, reviu debitur, dan proses pencairan Kredit Di LPEI.
Selain itu, Budi menyatakan bahwa KPK mempelajari berbagai jenis kredit atau pembiayaan yang dapat ditawarkan oleh LPEI.
Ditambahkannya, “Saksi juga dikonfirmasi mengenai mekanisme dan alur proses pembiayaan di LPEI.”
Baca Juga : KPK Memeriksa Empat Agen TKA Selama 90 Hari, Dalam Kasus RPTKA.
Pada 3 Maret 2025, KPK telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), masing-masing dua dari LPEI dan tiga dari debitur PT Petro Energy.
Dwi Wahyudi, Direktur Pelaksana I LPEI, dan Arif Setiawan, Direktur Pelaksana IV LPEI, keduanya tersangka.
Tiga orang yang dianggap sebagai debitur PT Petro Energy (PE) adalah Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal dan Komisaris Utama PT PE Jimmy Masrin, Direktur Utama PT PE Newin Nugroho, dan Direktur Keuangan PT PE Susi Mira Dewi Sugiarta.
Pada 28 Agustus 2025, KPK menetapkan Hendarto sebagai tersangka atas kelompok debitur PT Sakti Mait Jaya Langit dan PT Mega Alam Sejahtera, yang merupakan bagian dari perusahaan PT Bara Jaya Utama.
Terdapat 15 debitur yang diberi kredit oleh LPEI terkait dengan masalah ini, yang diduga menyebabkan kerugian negara lebih dari Rp11 triliun.
( Red ).