Jakarta, Intra62.com –
Kementerian Keuangan menyatakan bahwa tekanan terhadap pasar keuangan domestik akibat gejolak global berada pada level yang moderat.
Menurut Noor Faisal Achmad, Direktur Strategi Stabilisasi Ekonomi Kemenkeu, situasi Indonesia masih terkendali, meskipun persepsi risiko global menyebabkan arus modal keluar.
“Asesmen kami menunjukkan tekanan terhadap Indonesia masih relatif moderat,” kata Faisal di Central Banking Forum 2026 di Jakarta, Senin.
Sebagai ilustrasi, nilai tukar rupiah melemah 17 poin, atau 0,10 persen, dari penutupan sebelumnya di level Rp17.104 per dolar AS pada Senin pagi, menurut Faisal, yang menunjukkan bahwa depresiasi nilai tukar rupiah masih terjadi.
Dia menegaskan bahwa pelemahan fundamental domestik bukan penyebab utama arus modal keluar saat ini, tetapi lebih dari faktor global.
Sejumlah indikator nasional yang masih stabil mendukung optimisme.
Misalnya, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia untuk Maret tetap ekspansif di 50,1, meskipun terjadi termoderasi dari 53,8 pada Februari.
Sampai Februari 2026, neraca perdagangan terus memperoleh keuntungan yang lebih besar, atau surplus, sebesar 1,27 miliar dolar AS. Ini adalah tren yang berlangsung selama tujuh puluh bulan berturut-turut.
Penyaluran kredit perbankan juga tumbuh sebesar 9,37% secara tahunan (yoy) dan inflasi terkendali sebesar 3,48% pada Maret 2026.
Beberapa indikator tersebut menunjukkan bahwa, di tengah tekanan global, pertumbuhan domestik terus beroperasi dengan baik.
Di tengah tekanan global, fundamental ekonomi Indonesia terus memberikan optimisme. Faisal menyatakan bahwa dampak akan terbatas. Mesin pertumbuhan domestik masih berjalan dengan baik.
Dia juga menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan kepercayaan pasar dengan mengelola APBN dengan bijak, menjaga kredibilitas pembiayaan, dan memastikan bahwa tindakan pemerintah antisipatif dan terukur.
Baca Juga : Kemenkeu klarifikasi pernyataan Wamenkeu Anggito terkait mobil Maung
Baca Juga : DPR dan Mahfud Md Bahas Soal Transaksi Rp 349 Triliun di Kemenkeu
(Red).