Jakarta, Intra62.com –
Pada 23 April 2026, enam orang diperiksa sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghitung kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.
Di Jakarta, Jumat, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kepada para jurnalis, “Pemeriksaan para saksi kali ini terkait penghitungan kerugian negara oleh auditor negara.”
Keenam saksi tersebut, kata Budi, adalah HM sebagai direktur CV Hera Jaya Consultant, HS sebagai pihak swasta, AH sebagai admin CV Archa Mulia Abadi, KD sebagai tenaga pembantu CV Archa Mulia Abadi, MF sebagai direktur CV Trimitra Graha Desain, dan CLR sebagai inspektur CV Trimitra Graha Desain.
Dalam kasus dugaan korupsi Dinas PUPR Mempawah, tiga orang—dua penyelenggara negara dan satu swasta—telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sebelumnya.
Selain itu, Komisi Kepolisian menggeledah 16 tempat di Kabupaten Mempawah, Sanggau, dan Pontianak dalam kaitannya dengan penyelidikan kasus tersebut dari tanggal 25 hingga 29 April 2025.
KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dari penggeledahan tersebut.
Hingga saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi belum memberikan informasi rinci tentang kasus tersebut, termasuk tersangka dan metode yang digunakan.
Sementara itu, pada 21 Agustus 2025, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, juga telah dipanggil oleh KPK sebagai saksi dalam kasus tersebut.
Di posisinya sebagai mantan bupati Mempawah, Ria Norsan dipanggil untuk diperiksa.
Selanjutnya, rumah dan kantor Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan Bupati Mempawah Erlina Ria Norsan diselidiki oleh KPK pada 24 dan 25 September 2025.
Baca Juga : Kasus DJKA, KPK memanggil Risal Wasal, Dirjen Intram Kemenhub.
Baca Juga : KPK Memanggil 55 Operator Sebagai Saksi Dalam Kasus Fadia Arafiq.
(Red).