Jakarta, Intra62.com – Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), menegaskan kepada seluruh prajuritnya untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Agus mengatakan TNI harus netral dan tidak memihak pada pasangan calon mana pun.
“Kami berada dalam koridor UU TNI Nomor 34 Tahun 2004, di mana kami tidak boleh melakukan aktivitas politik yang sebenarnya,” kata Agus saat ditemui usai memimpin seruan pengamanan pemilu di Silang Monas, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).
Baca Juga: PWNU DKI Jakarta: Jangan Memanfaatkan NU Untuk Kepentingan Politik Praktis
Lebih lanjut, Agus Subiyanto mengajak prajuritnya keluar dari TNI jika ingin terjun ke dunia politik. Jika tidak, Agus tak segan-segan memberikan tindakan indisipliner.
“Demikian pula dengan UU Pemilu 2017, kalau mau berpolitik tertentu harus keluar dari TNI. Oleh karena itu, jika kita melanggar undang-undang ini, kita akan dituntut secara pidana,” ujarnya.
“Atau tindakan disiplin dari pimpinan, dan saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran TNI bahwa kita akan menghormati undang-undang ini,” lanjutnya.
Di sisi lain, Agus mengungkapkan pihaknya menjamin keamanan dan mensukseskan pemilu 2024. Bahkan, kata Agus, TNI telah mengerahkan sekitar 115.000 personel untuk menjamin keamanan TPS di Indonesia.
“Kalau TNI AD totalnya 115.000. Tadi dari pihak Kodam sudah jelaskan kalau tiap Kodam ada 8.000, ada yang 10.000, disesuaikan dengan jumlah TPS di wilayah tersebut,” tutur Agus.
Agus mengatakan, masing-masing Kodam dan Kodam punya rencana darurat dengan kerentanan yang akan direncanakan setelah pemilu.
“Jadi kami merencanakannya sebelum, saat, dan setelah pemilu. Dan masing-masing Kodam juga mempunyai klasifikasi untuk memetakan kelemahannya, secara rutin dilakukan pengecekan apakah kelemahan itu normal atau tidak. Satu atau dua kali, kami siap mengamankan pemilu,” imbunya. (red/intra62)