sSolo , Intra62.com . Investigasi Mafia tanah dilakukan oleh DPP AWDI selama sepekan rounded keliling ke Jawa Tengah , kamis ( 31 /8/2023 ). Ini dilakukan dalam rangka mendukung program kementrian ATR/BPN dalam membrantas oknum / Mafia tanah ,” jelas Balham Wadja SH .
Mafia tanah adalah istilah yang kerap kali dinilai sebagai benalu dalam pengurusan yang berbau dengan hal pertanahan . Diantara peristiwa di Desa / kelurahan dapat dipastikan hampir ada oknum yang menjadi pelaku kegiatan penyelewengan administrasi dalam urusan tanah .
Dari alas tanah / warkah sampai dengan munculnya sertifikat ganda ( SHM ) . Bahkan ada juga sertifikat tanah HGB yang tidak mencantumkan alas tanah/warkahnya . Tentunya banyak dasar hukum menjadi alasan kenapa semua bisa terjadi .
BPN sebagai institusi Negara yang bertanggung Jawab soal pencatatan mempunya peran penting dalam meluruskan semua dokumen yang tidak benar di masyarakat . Sedangkan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional . BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca juga : Menteri ATR/BPN Tegaskan Jika Anak Buahnya Macam-Macam di Lapangan, LAPORKAN!
Dari Tim Investigasi yang di pimpin oleh ketua Satgas Mafia dari DPP AWDI sekaligus Ketua OKK .Bung Jack Leo sampaiakan di duga ada indikasi permainan oknum ditengah-ditengah kebingungan masyarakat dalam urusan tanah .
Hal ini diungkap Bung jeck Leo ketika di beberapa kali dialog dengan masyarakat di Cirebon , Banyumas , Pekalongan , Klaten dan karanganyar . Pengaduan masyarakat yang bervariasi kasus dipicu dengan minimnya pengetahuan terhadap Peraturan pertanahan .
Hal senada juga ditegaskan oleh sekjend AWDI , Balham wadja SH bahwa AWDI sebagai Asosiasi wartawan tetap konsisten mengontrol segala bentuk penyimpangan kebijakan publik . Dan melarang pengurus dan anggota AWDI di seluruh indonesia untuk menerima uang amplop dalam menjalankan tugas dan investigasi .
Di samping itu juga DPP AWDI mendukung program kementerin ATR/BPN untuk ikut monitoring mafia tanah yang dilakukan oleh Masyarakat atau Oknum Pejabat , ” ujar Balham wadja SH ( Tim red )