Jakarta, Intra62.com . DPP AWDI: Kebijakan Energi Nasional Belum Menyentuh Akar Permasalahan. Hal ini disampaikan oleh Ketum DPP AWDI Balham Wadja SH di sela sela mengamati demo mahasiswa di jakarta , Minggu ( 14/6/2026 ).
Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (DPP AWDI) mengatakan bahwa kebijakan energi nasional pemerintah saat ini lebih fokus pada mengatasi gejala daripada menyelesaikan masalah dasar.
Secara keseluruhan, tata kelola energi nasional masih menghadapi masalah mendasar yang belum terselesaikan, seperti kekurangan energi surya yang berulang, antrean panjang di SPBU, dan ketergantungan Indonesia pada impor BBM.
DPP AWDI menyatakan bahwa setidaknya lima masalah utama adalah sumber masalah energi nasional.
- Menurunya produksi minyak domestik sementara permintaan energi terus meningkat setiap tahunnya.
- Indonesia masih harus mengimpor BBM dalam jumlah besar karena kapasitas kilangnya kurang.
- Tidak efektifnya sistem distribusi dan pengawasan subsidi meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan dan kebocoran.
- Sangat bergantung pada energi fosil dan tidak banyak kemajuan untuk energi alternatif yang terjangkau.
- Tidak ada strategi energi yang konsisten dan berkelanjutan yang dapat menjamin ketahanan energi negara dalam jangka panjang.
DPP AWDI menilai bahwa masalah kelangkaan BBM akan tetap ada selama kebijakan pemerintah hanya berfokus pada penambahan kuota, pengaturan distribusi, atau penindakan pelanggaran di lapangan.
Kita tidak boleh terjebak dalam pola penanganan jangka pendek terus-menerus. Negara ini membutuhkan reformasi menyeluruh terhadap tata kelola energi nasional, mulai dari tingkat hulu hingga tingkat hilir. Balham menekankan bahwa negara harus berani mengatasi masalah dari dasar, bukan hanya mengatasi efeknya.
DPP AWDI juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan transparansi data tentang produksi, impor, distribusi, dan konsumsi energi. Ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan akuntabel kondisi riil sektor energi nasional.
Ketum DPP AWDI meminta pemerintah
Selain itu, Ketum DPP AWDI meminta pemerintah dan DPR RI untuk mengevaluasi Kebijakan Energi Nasional (KEN) secara menyeluruh untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar menguntungkan rakyat, ketahanan energi nasional, dan kemandirian bangsa.
DPP AWDI menyimpulkan, “Ketahanan energi bukan hanya tentang ketersediaan BBM saat ini, tetapi juga tentang kemampuan negara menjamin kebutuhan energi generasi mendatang tanpa bergantung terlalu banyak pada pihak luar.”
Baca juga : Presiden Prabowo : Inovasi di bidang pangan dan energi, Briket Arang
(Anisa-red)