Jakarta, Intra62.com – Iman Sukri, anggota Komisi I DPR RI, meminta pemerintah memberikan sanksi tegas kepada raksasa teknologi Meta karena Facebook, Instagram, dan WhatsApp tidak mematuhi peraturan nasional, terutama dalam pemberantasan konten judi online dan kejahatan digital di Indonesia.
Dia menegaskan bahwa platform internasional seperti Meta tidak boleh merasa kebal hukum saat beroperasi di Indonesia. Dia menyatakan bahwa pelanggaran undang-undang nasional berisiko mengubah dunia digital menjadi tempat untuk tindakan ilegal yang merugikan masyarakat luas.
Kami meminta pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan Meta, yang telah terbukti tidak mematuhi peraturan nasional. Di Jakarta, Kamis, Iman menyatakan bahwa Indonesia memiliki ketentuan yang harus dipatuhi oleh semua perusahaan.
Dia menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Meta dalam menindaklanjuti temuan pelanggaran konten judi online dan pelanggaran lainnya sangat rendah—hanya 28,47%—berdasarkan data pemantauan pemerintah.
Dia berpendapat bahwa jumlah data tersebut menunjukkan bahwa Meta tidak melakukan cukup untuk memastikan keamanan pengguna internet Indonesia yang sangat besar. Ia memperingatkan bahwa jika platform tidak memiliki pengawasan mandiri, akan ada banyak kasus penipuan, disinformasi, dan ujaran kebencian.
Dia berpendapat bahwa pemerintah memiliki wewenang kuat secara hukum untuk bertindak. Berdasarkan Pasal 40 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, pemerintah memiliki wewenang untuk menghentikan dan menghentikan akses ke informasi elektronik yang melanggar hukum.
Dia menyatakan bahwa tindakan hukum bukanlah tujuan utama; sebaliknya, mereka bertujuan untuk menjaga ruang digital Indonesia tetap aman, sehat, dan terlindungi.
Dia menyatakan bahwa ketaatan terhadap regulasi nasional merupakan bentuk tanggung jawab mutlak platform digital terhadap negara tempat mereka meraup pasar.
Baca Juga : Anggota DPR meminta agar anggaran MBG tidak Mengandung Informasi Palsu.
Baca Juga : Rapat BPUPel, Prabowo diminta DPR untuk Meminta Perlindungan Warga Palestina.
(Red).