Jakarta, Intra62.com – Pemprov DKI Jakarta memeriksa langsung penerima bantuan sosial di ibu kota untuk memastikan bantuan tersebut digunakan dengan benar.
Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Pemprov DKI Jakarta Sugih Ilman mengatakan dalam keterangan tertulis, “Prioritas adalah pengecekan langsung terkait penerima bansos eksisting di lapangan.”
Mengingat bahwa data saat ini ditransfer dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), pengecekan ini dilakukan dengan hati-hati di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Sebaliknya, Komisi E DPRD DKI Jakarta mencatat beberapa masalah terkait ketidaksesuaian data penerima bansos selama masa transisi DTSEN.
M Subki, ketua Komisi E, menyatakan bahwa saat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat, perbedaan standar biaya hidup antardaerah harus dipertimbangkan.
Dia menyatakan bahwa karena perbedaan dalam biaya hidup, keadaan ekonomi warga di Jakarta dan daerah lain berbeda.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Astrid Kuya juga menyatakan bahwa data yang diterima oleh program bantuan seperti BPJS, Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah valid.
Baca Juga : Masker N95 Yang Disarankan Untuk Menghindari Paparan abu vulkanik
( Red )