Jakarta, Intra62.com –
Dalam upaya mendorong Indonesia untuk menjadi anggota penuh Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), pemerintah Swiss mengalokasikan 3 juta euro dana.
Di sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) OECD 2026 di Paris, Prancis, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Presiden Konfederasi Swiss Guy Parmelin memberikan dukungan.
Airlangga menyatakan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat bahwa program kerja sama Swiss (2025-2028) yang berfokus pada tiga area penting memberikan dukungan konkret ini.
Ketiga topik tersebut adalah penguatan tata kelola badan usaha milik negara (BUMN), meningkatkan kemampuan untuk menerapkan Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab (Responsible Business Conduct/OECD RBC), dan mendorong akses Indonesia ke Konvensi OECD Anti-Suap.
Untuk memastikan bahwa standar-standar tersebut tidak hanya diadopsi di atas kertas tetapi juga diterapkan di lapangan, pemerintah saat ini terus bekerja keras untuk membahas 240 instrumen hukum OECD, yang terdiri dari 32 Bab, bersama lebih dari 60 kementerian/lembaga (K/L) terkait.
Selain mendukung akses ke OECD, kedua negara juga berbicara tentang meningkatkan kerja sama ekonomi. Salah satunya adalah rencana untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU) non-binding di sektor mineral dan logam pada 23 Juni 2026.
Diharapkan bahwa kerja sama ini akan meningkatkan kolaborasi antara Indonesia dan Swiss di bidang bahan baku mineral kritis, yang saat ini merupakan salah satu komoditas penting dalam transisi energi global.
Airlangga kemudian menjelaskan langkah besar yang diambil Indonesia dalam melakukan reformasi struktural BUMN. Indonesia berhasil melakukan restrukturisasi dan mengurangi jumlah BUMN melalui restrukturisasi dan pelepasan aset.
Dia menekankan peran Danantara, yang saat ini menerbitkan obligasi internasional untuk menarik modal asing, sebagai bagian dari strategi ini.
Menko menyatakan bahwa Indonesia akan bekerja sama dengan Swiss ke depan untuk mengadopsi praktik tata kelola terbaik global dengan memanfaatkan keahlian Swiss di pasar yang matang.
Selain itu, kedua negara setuju untuk meningkatkan kolaborasi dalam hal ketahanan energi dan pangan sebagai tanggapan terhadap ketidakstabilan geopolitik di Timur Tengah.
Dibandingkan dengan pasokan minyak Arab Saudi yang hanya sebesar 20 persen, Indonesia berhasil mendiversifikasi sumber energinya. Negara-negara Afrika (Nigeria, Angola, Gabon) dan Amerika Serikat (AS) menyediakan sisanya.
Indonesia telah mencapai kemandirian di sektor pangan berkat stabilitas harga jangka panjang dan mengekspor pupuk ke negara tetangga seperti Australia. Sebaliknya, Swiss memiliki cadangan pupuk nasional yang kuat dan cadangan minyak penting untuk kebutuhan empat hingga empat bulan.
Mengoptimalkan potensi tenaga surya di Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia dan SECO (Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi) berkolaborasi untuk memperluas kerja sama teknologi dalam pengembangan smart grids dan teknologi penyimpanan baterai. Tujuan kerja sama ini adalah untuk memperkuat fundamental energi masa depan.
Baca Juga : KADIN: Kunjungan Presiden Swiss ke Indonesia meningkatkan hubungan ekonomi
Baca Juga : RI Alihkan Pinjam Utang Luar Negeri ke Jepang dan Swiss
(Red).