Jakarta, 27 April 2026, Intra62.com – Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, mengungkapkan informasi mengejutkan tentang tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jumat, 24 April 2026, Mahfud, Guru Besar Hukum Tata Negara UII, mengungkapkan ketimpangan anggaran MBG yang luar biasa dan memprihatinkan.
Mahfud menyatakan bahwa dari triliunan rupiah yang dialokasikan untuk program unggulan MBG ini, serapan bahan pangan sangat rendah.
Saya baru saja menemukan bahwa triliunan uang yang dikeluarkan MBG hanyalah Rp34 miliar untuk makan. Apa yang masih tinggal? Biaya mobil, harga kaos, harga ompreng, dan biaya lainnya “Ini boros,” tegas Mahfud MD.
Ia menemukan bahwa anggaran ini tidak efektif jika dibandingkan dengan situasi di lapangan.
Menurutnya, anggaran terbesar dialokasikan ke sejumlah biaya tambahan yang dianggap tidak penting, seperti pengadaan kendaraan dan perlengkapan serta biaya operasional yang dipertanyakan pentingnya.
Mahfud menyatakan, “Kalau benar angkanya seperti itu, berarti ada masalah serius dalam tata kelola. Harus diperiksa.”
Mahfud berpendapat bahwa Prabowo seharusnya menanggapi kritik terhadap program MBG dengan memberikan solusi konkret, bukan sekadar cerita.
Mahfud juga menekankan bahwa ada ketidaksesuaian antara laporan di tingkat pusat dan kenyataan di lapangan. Ini termasuk spekulasi tentang kasus keracunan massal dan penyebaran yang tidak tepat sasaran.
Bahkan Mahfud menyatakan bahwa ia mempertanyakan laporan distribusi makanan dalam jumlah besar. Misalnya, dia mempertanyakan laporan bahwa MBG telah membeli 19 ribuan sapi, yang tidak sesuai dengan kenyataan di daerah.
Soroti Manajemen
Sebaliknya, ia berterima kasih jika informasi bahwa Presiden Prabowo Subianto mulai mempertimbangkan untuk mengubah tata kelola MBG untuk mencapai tujuan yang lebih tepat.
Dia menyatakan, “Terutama bagi masyarakat miskin di wilayah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar.”
Namun, Mahfud menegaskan bahwa perubahan kebijakan harus diikuti dengan pemeriksaan menyeluruh atas penggunaan anggaran sebelumnya.
Selain itu, Mahfud menekankan praktik hedonisme pejabat daerah, yang menurutnya memperburuk persepsi masyarakat tentang pengelolaan anggaran negara.
Ia mengatakan bahwa pemborosan dana adalah “brutal” dan bahwa ini dapat berkembang menjadi budaya yang menyebar dari pusat ke daerah.
Mahfud mengakui bahwa program MBG masih membantu masyarakat miskin.
Meskipun kualitas tata kelola masih menjadi masalah utama, banyak warga yang merasakan manfaat langsung.
“Programnya bagus, tapi pengelolaannya buruk. Itu harus diperbaiki.”
Ia berharap pemerintah tidak hanya menanggapi kritik, tetapi juga memperbaiki kebijakan mereka sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan data.
Memandang Nyali Reformasi Kepolisian
Mahfud juga mengungkap nasib dokumen Komisi Reformasi Polri yang masih “tertahan” di Istana, selain masalah MBG.
Meskipun laporan yang terdiri dari delapan buku dan sepuluh dokumen hasil kerja tim ahli telah selesai sejak Februari, Presiden Prabowo Subianto belum juga mengadakan pertemuan resmi untuk menerimanya.
Mahfud menyatakan, “Pak Jimly (Asshiddiqie) sudah tawarkan untuk mengirim naskahnya, tapi Presiden bilang jangan dikirim karena takut bocor, minta datang langsung. Tapi sampai hari ini belum ada jadwal.”
Meskipun demikian, ia berterima kasih atas upaya Polri yang sudah mulai menerapkan salah satu saran, yaitu menghentikan praktik “titip-titipan” dalam pengangkatan anggota Akpol.
“Polri bisa lebih tegas dan bebas dari kepentingan politik, setidaknya ke depan,” katanya.
Baca Juga : BPJPH Membuat Alat Kebijakan Sertifikasi Halal Dapur MBG.
Baca Juga :BGN: MBG Diperlukan untuk 65% Masyarakat Indonesia.
(Red).