Jakarta, Intra62.com – Sekarang, intel-intel kejaksaan daerah akan memiliki pengawasan langsung atas pengeluaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan ini dengan bekerja sama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) . Untuk memastikan bahwa aliran dana ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) transparan dan tidak menyimpang.
Kebijakan tersebut muncul di tengah kritik publik yang luas tentang kualitas menu MBG belakangan ini. Beberapa unggahan viral di media sosial menunjukkan bahwa menu tidak layak. Dan tampaknya tidak sebanding dengan plafon anggaran yang telah ditetapkan. Bahkan, ada kecurigaan publik tentang cara program ini mengalokasikan dana. Karena ada dugaan tentang praktik mark-up bahan baku.
Untuk menjaga kredibilitas program dan mencegah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan peningkatan pengawasan adalah langkah penting. Menurutnya, kehadiran intel kejaksaan akan memperluas lingkup pengawasan yang sebelumnya telah dilakukan melalui audit lembaga resmi dan secara internal.
Kita memungkinkan masyarakat untuk melihat secara langsung proses yang sedang berlangsung di SPPG. Sekarang kita ingin menambah satu lagi komponen pengawasan, yaitu Kejagung yang ada di daerah. Pada hari Selasa (27/3/2026), Dadan menyatakan, “Seperti diketahui bahwa di daerah-daerah ada Kejaksaan Negeri, tetapi Jamintel memiliki intel-intel yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di desa-desa.”
BGN sebelumnya memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemantauan pelaksanaan program MBG. Namun, dengan semakin banyak anggaran yang digelontorkan serta banyaknya unit SPPG di seluruh Indonesia, evaluasi perlu ditingkatkan ke level yang lebih strategis.
Saat ini, lebih dari 25 ribu unit SPPG di 38 provinsi menerima dana setiap bulan. Di Jawa dan Sumatera, rata-rata setiap unit menerima sekitar Rp1 miliar per bulan, tetapi di daerah dengan tingkat kemahalan tinggi seperti timur Indonesia, jumlah ini mungkin lebih besar. Jumlah dana yang langsung mengalir ke unit pelaksana di wilayah ini adalah yang paling penting.
Jaringan Intelijen
Dalam kenyataannya, dana tersebut digunakan untuk pengadaan bahan makanan, distribusi, dan operasi penyediaan makanan yang bergizi. Jika tidak ada pengawasan yang ketat, celah penyimpangan dapat dianggap cukup besar.
Berbagai kritik publik menjadi alarm penting di tengah situasi ini. Dalam beberapa laporan viral, porsi makanan yang sangat kecil, kualitas bahan yang diragukan, dan berbagai pilihan menu yang dianggap tidak sehat. Apakah penggunaan anggaran sudah sesuai dengan ketentuan karena kritik ini? .
BGN menanggapi dengan mengatakan bahwa sistem pengawasan sudah berjalan melalui Deputi Pemantauan dan Pengawasan dan bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Di sisi lain, diharapkan bahwa partisipasi Jamintel akan membantu pengawasan di lapangan, terutama melalui jaringan intelijen yang tersebar di daerah terpencil.
Dengan adanya intelijen kejaksaan di berbagai wilayah, diharapkan pelanggaran dapat ditemukan lebih awal. Selain bersifat administratif, pengawasan juga melibatkan pengawasan langsung praktik di lapangan, seperti kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat.
Selain itu, langkah ini memberikan sinyal kuat bagi seluruh mitra pelaksana program MBG untuk menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan petunjuk teknis yang berlaku. Agar program ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama.
BGN menekankan bahwa dana yang besar harus diimbangi dengan tanggung jawab yang besar juga. Selain itu, program pemenuhan gizi (MBG) adalah salah satu program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Terutama terkait dengan pemenuhan gizi.
Pemerintah berharap kepercayaan publik terhadap program MBG akan diperkuat melalui pengawasan berlapis. Yaitu mulai dari audit resmi hingga intelijen kejaksaan.Selain itu, setelah beberapa kritik viral yang merusak citra program
(Red).