Jakarta, Intra62.com –
Hartono, anggota DPD Republik Indonesia, meminta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempercepat program penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan di Papua Barat Daya.
Dia mengatakan bahwa program tersebut harus dipercepat untuk mengatasi kekurangan dokter dan tenaga kesehatan di beberapa puskesmas dan rumah sakit di kabupaten/kota yang belum dapat dipenuhi oleh APBD dan formasi ASN.
Di Sorong, Jumat, Hartono menyatakan bahwa ada banyak fasilitas kesehatan di wilayah yang sangat membutuhkan tenaga medis, namun pemenuhannya terkendala keterbatasan anggaran daerah serta kuota ASN yang tersedia.
Pihaknya telah berkomunikasi dengan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Daya mengenai kebutuhan tenaga medis di wilayah tersebut.
Dia menyatakan bahwa DPD RI mendorong Kemenkes untuk segera menindaklanjuti usulan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengenai penempatan tenaga medis melalui skema penugasan khusus.
Hartono menyatakan bahwa DPD mendorong Kemenkes untuk segera merealisasikan usulan dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya. Ini penting karena Papua, sebagai daerah otonomi khusus, memiliki afirmasi di bidang kesehatan.
Ini sejalan dengan surat resmi Kemenkes Nomor PG.01.02/F/5382/2025 tertanggal 15 Desember 2025 yang meminta agar putra daerah atau Orang Asli Papua (OAP) diberi prioritas dalam program penugasan khusus di Papua.
Hasil evaluasi koordinasi wilayah Papua pada November 2025 menentukan kebijakan afirmasi. Tujuannya adalah untuk membuat tenaga kesehatan lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat dan dapat menyediakan layanan kesehatan yang berkelanjutan di daerah asalnya.
Saat ini, ada 392 petugas penugasan khusus yang aktif di puskesmas wilayah Papua dan enam dokter spesialis yang ditempatkan di rumah sakit, menurut data dari Kemenkes.
Kemenkes juga meminta pemerintah daerah melakukan pemetaan potensi tenaga kesehatan OAP yang siap ditugaskan melalui surat yang ditujukan kepada Gubernur Papua Barat Daya tersebut.
Hartono menyatakan bahwa karena pendataan dan koordinasi telah dilakukan di tingkat provinsi, diharapkan Kemenkes segera memulai proses seleksi dan penempatan tenaga kesehatan di wilayah tersebut.
Dia menyatakan bahwa ini adalah kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan dukungan dari pemerintah pusat untuk menjamin layanan kesehatan masyarakat di seluruh wilayah Papua Barat Daya.
Baca Juga : DPD Dengar Suara Daerah Sebelum Sikapi Isu Pilkada Dipilih DPRD
Baca Juga : Balham Wadja SH. MH. Ketua Umum DPP AWDI, Hadiri Majelis Dzikir di DPD AWDI Cirebon Raya
(Red).