Jakarta, Intra62.com – Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, ketua Komisi II DPR RI, menegaskan kembali komitmen parlemen untuk mengawal IKN menjadi ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.
Dalam pertemuan Koordinasi dan Monitoring bersama para Gubernur di Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa, Rifqinizamy menyatakan bahwa penegasan itu sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto.
Rifqinizamy menambahkan bahwa IKN harus menjadi kota modern, bersih, hijau, dan berkelas dunia dengan tata kelola pemerintahan yang efisien dan terbuka.
Dalam Perpres 79/2025 sendiri, istilah “ibu kota politik” telah menimbulkan kontroversi. Menurut pakar hukum tata negara, istilah ini mungkin digunakan untuk membedakan IKN sebagai pusat pemerintahan dari Jakarta, yang sebelumnya berfungsi sebagai pusat ekonomi.
Menurut Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari sebelumnya, setelah fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif selesai, IKN akan menjadi pusat operasional pemerintahan.
Konferensi yang akan berlangsung dari 10 hingga 12 November 2028 di Multifunction Hall, Kemenko 3 IKN akan menjadi kesempatan penting bagi pemerintah pusat, daerah, dan parlemen untuk berkolaborasi untuk mempercepat pembangunan IKN.
Pengukuhan Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Konsinyering Komisi II DPR RI juga termasuk dalam agenda ini.
Basuki Hadimuljono, Kepala Otorita IKN (OIKN), mengapresiasi seluruh pihak yang mendukung pembangunan IKN menjadi Ibu kota yang terus menunjukkan progres signifikan.
Selain itu, para peserta memiliki kesempatan untuk menginap di Rifqinizamy, kawasan Rusun ASN IKN, yang menawarkan fasilitas modern dan nyaman.
Pada 12 November, rapat seluruh gubernur Indonesia dan pengukuhan pengurus APPSI oleh Menteri Dalam Negeri RI menutup rangkaian acara.
Baca Juga :Benih Ikan Didistribusikan Oleh Otorita Sebagai Sumber Protein Untuk IKN.
( Red).