Jakarta , Intra62.com . DPP AWDI : Sebuah Paradoks 100 BUMN Vs Rokok & Miras. Tajuk diskusi ini disampaikan oleh Ketua Umum DPP AWDI , Balham Wadja SH (25/9/2025) . Jangan salah sangka, negara kita lebih rentan terhadap rokok dan minuman keras daripada BUMN. Dividen dari semua BUMN yang disebut sebagai “lokomotif pembangunan” hanya setor Rp86,4 triliun pada tahun 2024, sementara minuman keras dan rokok dengan tenang menyumbang Rp226,4 triliun ke kas negara.
Apa artinya?
Anda secara tidak langsung lebih patriotik ketika Anda membeli rokok atau minuman keras. Anda lebih patriotik daripada direktur perusahaan multinasional yang sibuk menghadiri pertemuan di hotel bintang lima. Secara tidak sadar, para perokok sedang menjadi pahlawan APBN—bahkan lebih banyak daripada perusahaan negara yang dianggap sebagai “mesin keuntungan nasional”.
Ironisnya, negara mengatakan “Hidup Sehat!” sementara APBN hanya bergantung pada rokok. Meskipun pemerintah mengaku memiliki lebih dari seratus BUMN, ternyata sebatang kretek lebih berharga daripada laporan keuangan BUMN yang penuh dengan kata-kata “transformasi”.
Jika kisahnya seperti ini, mungkin waktunya untuk mengubah slogan. Bukan lagi “BUMN untuk Indonesia”, tetapi “Terima Kasih, Perokok dan Penenggak Miras, Anda Menyelamatkan Anggaran Negara!”
Namun, ketika masih muda sering kalii kebiasaan merokok dan miras . Namun, di usia tua ini, rokok dan miras dilarang keras. Meskipun masyarakat berusaha menjadi patriot dengan menyumbangkan APBN untuk membayar menteri, anggota DPR, dan presiden dengan gaji dan fasilitas VVIP.
Selanjutnya menurut Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI), cukai yang dikenakan pada hasil tembakau dan minuman beralkohol adalah salah satu faktor yang paling signifikan dalam meningkatkan pendapatan negara. Meskipun kontribusi minuman beralkohol lebih kecil, cukai rokok dapat menghasilkan ratusan triliun rupiah setiap tahun, menurut data Kementerian Keuangan.
AWDI menganggap situasi ini sebagai paradoks. Industri rokok dan miras menghasilkan pendapatan besar bagi negara, tetapi produk ini memiliki efek sosial dan kesehatan yang signifikan. Rokok menyebabkan lebih banyak biaya kesehatan daripada pemasukan negara.
Miras & Rokok
Oleh karena itu, AWDI mendorong agar pemerintah tidak semata-mata mengandalkan penerimaan APBN dari cukai rokok dan miras. Pemerintah harus lebih serius mengembangkan sumber penerimaan lain yang lebih sehat dan berkelanjutan, seperti optimalisasi dividen BUMN, pengelolaan sumber daya alam yang transparan, serta pajak ekonomi digital.
AWDI juga menegaskan bahwa industri rokok dan miras tidak boleh dibiarkan lepas dari tanggung jawab sosial. Harus ada penguatan regulasi, edukasi publik, serta pengawasan distribusi agar generasi muda terlindungi dari dampak buruk konsumsi produk tersebut.
“Kami mengapresiasi kontribusi fiskal dari industri rokok dan minuman beralkohol, tetapi negara tidak boleh menutup mata terhadap dampak yang ditimbulkan. APBN harus ditopang oleh sumber-sumber yang lebih produktif, sehat, dan berkelanjutan,” tegas Balham Wadja SH .
Baca juga : Ketum DPP AWDI Desak DPR RI Respon Demo
( Anisa-red)