Solo , Intra62.com . Politik kemarin: Ijazah Jokowi dan 1000 Rumah Subsidi Untuk Wartawan. Pada hari Rabu (16/4), pewarta redaksi Intra62 melaporkan sejumlah peristiwa politik. Beberapa berita pilihan yang masih menarik untuk dibaca pagi ini adalah sebagai berikut.
1. Jokowi menyatakan bahwa tidak perlu menunjukkan ijazah TPUA.
Jokowi, Presiden keenam Republik Indonesia, menyatakan bahwa tidak perlu menunjukkan ijazah kepada Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).
Dia menyatakan, “Beliau-beliau ini meminta untuk saya bisa menunjukkan ijazah asli. Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya menunjukkan ke mereka.”
2. Anggota DPR meminta pemerintah melindungi siswa Amerika Serikat yang ditahan di Amerika Serikat.
Junico Siahaan, anggota Komisi I DPR, meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan semua perwakilan diplomatik Indonesia di Amerika Serikat untuk secara aktif melindungi dan memastikan hak-hak warga negara Indonesia (WNI) dalam menjalani proses hukum di luar negeri.
Kami meminta Kemlu dan KJRI Chicago untuk terus mendampingi WNI kami yang ditangkap di Amerika. Dalam menanggapi penahanan seorang mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat, Junico menyatakan, “Ini bukan hanya kasus hukum perorangan, tetapi menyangkut muruah negara dalam melindungi warganya di luar negeri.”
3. Pimpinan DPR: Negara tidak boleh mengizinkan dokter yang bertindak asusila
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta negara untuk tidak menoleransi tindakan asusila dokter.
Cucun mengatakan ini sebagai tanggapan atas beberapa kasus baru-baru ini yang melibatkan dokter. Salah satunya adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad), bernama PAP, di Bandung, dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dokter kandungan bernama MSF di Garut, Jawa Barat.
4. Dewan Pers mendukung program subsidi perumahan wartawan.
Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Dewan Pers mendukung program pemerintah yang memberikan subsidi hingga 1.000 rumah kepada wartawan.
Siaran Pers Nomor 7/SP/DP/IV/2025, yang ditandatangani oleh Ninik Rahayu, Ketua Dewan Pers, mengandung pernyataan tersebut. Selain itu, Dewan Pers memperhatikan kesehatan wartawan dan mereka yang bekerja di bidang pengawasan.
5. Hasan Nasbi tetap berada di kantor seperti biasa, menolak perselisihan tentang kemundurannya.
Saat menanggapi isu bahwa dia akan mundur dari jabatannya, Hasan Nasbi, kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), menyatakan bahwa dia berkantor seperti biasa.
Hasan Nasbi menyatakan, “Saya masih berkantor seperti biasa.”
Teddy tidak memberikan informasi lebih lanjut tentang agenda pertemuan yang dia ikuti bersama Hasan.
Wartawan telah mendengar tentang pemecatan Hasan sebagai kepala PCO sejak Rabu siang. Namun, sejauh ini tidak jelas dari mana masalah tersebut berasal.
Isu ini muncul setelah komentar Hasan sebelumnya tentang teror kepala babi kepada redaksi Tempo.
Saat mewawancarai Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, salah satu jurnalis terkemuka sempat mempertanyakan pernyataan Hasan tentang teror kepala babi.
Baca juga : Politik Update : Persiapan PSU, Presiden mengunjungi Akmil Mesir kemarin