Jakarta, Intra62.com – Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan orasi politik menanggapi gerak-gerik yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan perkara 90.
Dalam pidato bertajuk “Suara Hati Nurani”, Mega mengatakan Dewan Kehormatan MK menyoroti hal tersebut di tengah kegelapan demokrasi.
Baca Juga: PDIP dipersimpangan jalan , akankah Mega merestui Gibran
MKMK menjatuhkan sanksi lisan secara kolektif kepada sembilan hakim konstitusi karena dianggap melanggar aturan etik dengan membiarkan kebocoran informasi terkait rapat permusyawaratan hakim (RPH).
Selain itu, Ketua Hakim Konstitusi Anwar Usman dicopot dari jabatannya karena diduga melakukan pelanggaran etik berat. Ia dinilai terlibat konflik kepentingan dalam menangani 90 kasus terkait syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden.
Berkat keputusan itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, keponakan Anwar sekaligus putra sulung Presiden Jokowi, bisa mencalonkan diri pada Pilpres 2024. Sebab, pengadilan membolehkan seseorang yang berusia di bawah 40 tahun menjadi calon presiden atau wakil presiden. Selama mereka memegang posisi kepemimpinan daerah terpilih dalam pemilu.
“Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan pencerahan di tengah kegelapan demokrasi,” kata Megawati dalam pidatonya yang ditayangkan di akun YouTube resmi Ketua Umum PDI Perjuangan, Minggu (12/11/2023).
Megawati juga melihat keputusan tersebut sebagai bukti bahwa kekuatan kebenaran moral dan politik masih kuat melawan konstruksi konstitusi. Ia juga mengingatkan agar teknis hukum tidak terulang kembali.
“Teknis hukum tidak boleh terulang kembali. Hukum harus menjadi instrumen untuk menyajikan kebenaran. Hukum harus menjadi instrumen untuk mencapai keadilan. Dan hukum harus menjadi instrumen untuk melindungi segenap bangsa dan negara Indonesia,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai pidato Megawati menegaskan adanya perpecahan suara di PDIP.
Berdasarkan hasil survei beberapa organisasi, kata dia, sekitar 20 hingga 25 persen suara internal PDIP lebih memilih pasangan Prabowo Subianto-Gibran.
Meski jumlahnya terbilang kecil, peluang Gibran terpilih di PDIP diperkirakan akan semakin besar.
“Karena hari ini Pak Jokowi adalah pengurus PDIP. Jadi pidato Bu Mega menegaskan bahwa perbelahan dan perpecahan suara di partai memang terjadi,” kata Agung.
Agung mengatakan, pidato Megawati menyiratkan harapan agar kader PDIP semakin kuat memenangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. Selain itu, hal ini juga bertujuan untuk menyadarkan masyarakat bahwa kondisi politik di Tanah Air saat ini sedang kurang baik.
Namun menurutnya, Megawati sebaiknya tidak mengomentari situasi politik saat ini karena PDIP masih berada di kabinet pemerintahan Jokowi.
“Kalau kita bilang dia sekarang tirani, tirani macam apa, karena sampai saat ini dia masih di kabinet, menterinya paling banyak,” kata Agung.
“Kalau ingin kestabilan, jangan bermain dengan dua kaki. Tapi selalu bermain dengan dua kaki, kamu juga selalu gunakan kekuatanmu. Kalau dia mau konsistensi, dia dicopot dari kabinet,” sambungnya.
Agung menyebutkan, sikap PDIP selama ini belum bisa diubah, mengingat Gibran yang merupakan cawapres Prabowo sebenarnya bisa meningkatkan peluang untuk terpilih pasangan tersebut dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Hal tersebut juga diamini oleh pengamat politik Universitas Andalas, Asrinaldi. Ia menilai ucapan Megawati mencerminkan hubungan PDIP dan Jokowi. Menurut dia, Megawati bermaksud mengungkap upaya Jokowi untuk memposisikan Gibran sebagai calon wakil presiden melalui keputusan Mahkamah Konstitusi.
“Karena Pak Jokowi juga ingin mencalonkan anaknya sebagai calon wakil presiden. Ini bagian awal dari upaya Bu Mega untuk mengungkap hal itu,” tuturnya.
Namun, menurut Asrinaldi, pidato Megawati lebih mencerminkan keprihatinannya terhadap situasi politik saat ini. Megawati tak menjelaskan secara gamblang maksudnya karena bisa berdampak buruk bagi PDIP.
Lebih lanjut, masyarakat mendapat kesan bahwa tindakan Jokowi tersebut merupakan akibat dari perlakuan Megawati, apalagi ia kerap menyebut Jokowi sebagai pengurus partai. (red/intra62)