Jakarta, Intra62.com . Wakil Ketua DPR: Pemerintah harus alokasikan anggaran untuk PTN yang terjangkau dan murah . Terutama perguruan tinggi negeri (PTN) berkualitas tinggi dan murah.
Setiap pihak harus benar-benar merencanakan anggaran pendidikan yang lebih komprehensif terkait pembatalan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT).
Usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, Muhaimin menyatakan, “Terutama untuk PTN yang memang memiliki kualitas yang bagus. Sekaligus (memiliki) kebutuhan anggaran yang besar.”
Menurutnya, kesuksesan pemerintah terletak pada kemampuan untuk menyediakan pendidikan yang baik dan murah. Menurutnya, baik sektor publik maupun sektor swasta harus meningkatkan kualitasnya.
Dia mengatakan bahwa hal yang paling penting dalam pendidikan adalah sistem saling menopang, sehingga orang-orang yang lebih kuat ekonomi dapat membantu mereka yang kurang mampu.
Sebaliknya, dia berpendapat bahwa pendidikan tidak boleh terpisah dari dunia bisnis. Dia menyatakan bahwa itu harus menjadi siklus pendidikan yang panjang dan bukan hanya praktikum.
Baca juga : Ketika UKT Mahal, ke mana Anggaran 665 T untuk Pendidikan? Wapres bilang begini .
Keputusan tersebut dibuat setelah pemerintah berbicara dengan para rektor universitas dan mendengarkan keinginan pemangku kepentingan. Terkait masalah yang belakangan menjadi perhatian publik, kata Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim.
Saat menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/5), Nadiem menyatakan, “Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT pada tahun ini . Dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN (perguruan tinggi negeri).”
( red )