Bandung, INTRA62.com – Bambang Soesatyo selaku Ketua MPR RI dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar menuturkan UUD NRI 1945 menetapkan Pemilihan Umum (Pemilu). Oleh karena itu MPR RI akan menangguhkan UUD NRI 1945 agar penyelenggaraan Pemilu, legislatif maupun pemilihan presiden, tetap dilaksanakan sesuai rencana pada tahun 2024. Kecuali ada keadaan force majeure yang memungkinkan wacana Penundaan Pemilu 2024.
“Jadi terlalu dini untuk wacana tertundanya pemilu saat ini. MPR RI akan tetap berdasarkan ketentuan konstitusi dan hukum yang berlaku. Penundaan Pemilu hanya dapat dilakukan jika kebetulan terjadi force majeure seperti menderita, gangguan keamanan, bencana alam, dan gangguan lain dapat menghambat penyelenggaraan seluruh atau sebagian tahapan,” Kata Bamsoet dalam jumpa pers bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen (MPR/DPR/DPD-RI) di Bandung, Sabtu (18/3/2023).
Baca juga: Bambang Soesatyo Dukung Pengembangan Jalur Khusus Sepeda
Turut hadir Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI Benny K. Harman, Sekretaris Fraksi PKB MPR RI Eem Marhamah, Plt. Deputi Administrasi/Kepala Biro Humas Sekjen MPR RI Siti Fauziah, Ketua Koordinator Wartawan Parlemen Ariawan dan Wartawan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (MPR/DPR/DPD-RI).
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini tak menampik adanya wacana penundaan Pemilu. Selain itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan untuk menguatkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah dinyatakan tidak lolos ikut sebagai calon peserta Pemilu 2024. Dalam putusannya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum KPU agar menunda pelaksanaan Pemilu 2024.
“Kalau Pemilu 2024 ditunda, kita belum ada peraturan. Para penyusun UUD 1945 amandemen ke-4 hanya mengatur masa jabatan Presiden/Wakil Presiden, DPR/DPD /MPR dan DPRD di tingkat provinsi, kota/provinsi Adapun perpanjangan masa jabatan Presiden, Wakil Presiden, serta anggota DPR, DPD, MPR, dan DPRD ditingkat bagaimana?2024. Apakah mereka tetap akan digantikan oleh petugas pejabat sementara. Kepala daerah jelas memiliki Plt. Tapi bagaimana dengan presiden, wakil presiden, anggota DPR, MPR, DPD, dan DPRD. Apakah disebut dirinya pelaksana tugas presiden, pelaksana tugas wakil presiden, anggota DPR, dll? Kami tidak pernah membayangkannya, dan saya yakin para pembuat UUD dulu belum membayangkannya. Tapi kalau kita bicara pasti ramai,” kata Bamsoet.
Baca juga: Bamsoet : Lantik Ketua Dewan Pertimbangan Motor Besar Indonesia
Meski begitu, lanjut Bamsoet, sebagai bangsa, kita perlu keberanian membangun disurkus untuk berjaga-jaga. Dalam konstitusi hanya ada ketentuan masa jabatan presiden dan jabatan lainnya dari pemilu yang berakhir 20 Oktober setiap lima tahun.
“Menurut saya, semua pihak harus berani mempersiapkan diri dan berbicara terbuka tentang kebenaran ini. Bayangkan jika wabah Covid-19 baru dimulai hari ini, apakah pemilihan umum dapat dilakukan pada tahun 2024? Karena bencana pandemi tidak hanya bersifat nasional tetapi juga internasional,” imbuhnya.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Bidang Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia menambahkan perlu dipikirkan ketentuan hukum baru terkait dengan masa jabatan Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, MPR, dan DPRD tingkat provinsi, kota/kabupaten, jika benar – Adanya penundaan pemilihan karena force majeure diatur dalam konstitusi dan undang-undang. Memang konstitusi dan undang-undang tidak mengatur perpanjangan atau penambahan masa jabatan Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, MPR, DPD, dan DPRD.
“Ketentuan hukum baru terkait masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, MPR, dan DPRD dalam hal terjadi penundaan pemilu, sangat menarik untuk dikaji oleh para stake holder bangsa. Kita harus memikirkan semuanya dan mengatur semuanya untuk mengantisipasi semua yang bisa terjadi,” pungkas Bamsoet. (red)