Jakarta, Intra62.com – Untuk mencegah ego sektoral antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Agung, Badan Legislasi DPR RI mengadakan rapat harmonisasi tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Saksi dan Korban (PSDK).
Bob Hasan, ketua Baleg DPR RI, menyatakan bahwa harmonisasi RUU tersebut seharusnya bertujuan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum, bukan membuat lembaga berbeda dalam melindungi saksi dan korban.
Di kompleks parlemen di Jakarta, Rabu, Bob menyatakan, “Saya lebih menebalkan tentang kedudukan LPSK (Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban), yang kedua tentang koordinasi, kinerja koordinatif antara LPSK dan aparat penegak hukum.”
Plt Wakil Jaksa Agung Asep N Mulyana dan Irjen Agus Nugroho, Kepala Divisi Hukum Polri, dihadirkan oleh Baleg DPR RI di rapat tersebut.
Bob mengatakan bahwa Polisi dan Kejaksaan sangat penting dalam melindungi korban dan saksi, terutama selama penyelidikan, penyidikan, dan pemungutan.
Dia menjelaskan bahwa UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban akan memperkuat independensi LPSK dengan lebih banyak materi, meskipun proses hukumnya tetap pro yustisia.
Dia menyatakan, “Tapi dari sisi hak asasi manusia ini juga perlu diperhatikan dari sisi perundang-undangan.”
Sebaliknya, dia ingin mengetahui ego sektoral komentar dari Kepolisian dan Kejaksaan tentang evaluasi penerapan undang-undang lama, serta masalah yang dihadapi dalam melindungi saksi dan korban dari ancaman fisik dan mental.
Menurutnya, undang-undang saat ini sebenarnya lebih cenderung kepada eksistensi dan sosok individu daripada lembaga LPSK.
Baca Juga : Keterangan Tambahan Tentang Gratifikasi Diberikan Oleh Wakil Ketua DPRD NTB.