Jakarta, Intra62.com – Francine Widjojo, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, berpendapat bahwa legislator nilai Bank Jakarta harus memperbaiki sejumlah masalah sebelum memulai penawaran saham perdana atau IPO.
Francine menyatakan di Jakarta, Jumat, bahwa rencana IPO Bank Jakarta harus dikaji secara hati-hati. IPO mensyaratkan kesiapan fundamental, khususnya pada aspek sistem, manajemen risiko, dan tata kelola.
Dia juga mengecam rencana IPO Bank Jakarta pada awal 2027 karena keamanan siber dan ketahanan bank tersebut masih diragukan setelah gangguan layanan pada Lebaran 2025.
Francine mengatakan bahwa sejak malam takbiran Idul Fitri pada 30 Maret 2025, nasabah Bank Jakarta (yang sebelumnya dikenal sebagai Bank DKI) tidak dapat melakukan transaksi perbankan melalui Bank Jakarta, baik melalui aplikasi digital Jakone, QRIS, maupun tarik tunai di ATM. Seperti yang diketahui, layanan ATM Bank Jakarta baru pulih pada 7 April 2025.
Francine bertanya, “Kalau sekadar gangguan layanan, mengapa pemulihannya butuh beberapa bulan?”
Selain itu, dia menyatakan bahwa layanan BI Fast Bank Jakarta tidak dapat digunakan sejak 30 Maret 2025 dan baru pulih setelah lebih dari delapan bulan, atau pada 10 Desember 2025.
Selain itu, dia mengungkapkan bahwa, berdasarkan data yang dikumpulkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terjadi peretasan Bank Jakarta melalui sistem pembayaran BI Fast beberapa kali sejak 2024 hingga 2025, dan bahkan terjadi transaksi anomali senilai sekitar Rp200 miliar pada Maret 2025.
Akibatnya, dia meminta manajemen Bank Jakarta memperbaiki sejumlah masalah penting legislator nilai Bank Jakarta sebelum melakukan IPO, termasuk meningkatkan keamanan IT sebelum kolaborasi dengan Visa.
Dia juga menekankan bahwa kepercayaan nasabah dan dana yang aman sangat penting untuk bisnis perbankan. Bank Jakarta menerima Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Kementerian Keuangan untuk mengelola dana publik.
(Red).