Jakarta, Intra62.com – Rapat diselenggarakan Presiden Joko Widodo bersama beberapa jajarannya yang akan membicarakan mengenai implementasi Undang-Undang Antideforestrasi Eropa atau European Union Deforestation-Free Regulations (EUDR). Rapat itu dilangsungkan di Istana Merdeka, Jakarta.
Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selepas rapat menerangkan, bahwa pemerintah menempatkan perhatian pada aturan yang sudah diundangkan di Eropa tersebut. Pemerintah berharap pedoman pelaksanaan regulasi tersebut dapat mengadopsi apa yang sudah menjadi penerapan terbaik selama ini.
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk barang kayu atau Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) untuk komoditas sawit, (Kamis, 13/7/2023).
Baca Juga: Kunjungan ke Pasar Cihapit Presiden bersama Gubernur Jabar
“Kami ingin agar implementation guideline-nya itu mengadopsi apa yang sudah ada menjadi best practice, termasuk untuk kayu SVLK, lalu sawit RSPO, ataupun kemarin joint mission dengan Malaysia menjadi MSPO,” kata Airlangga.
Airlangga menyebut bahwa kebijakan Eropa akan berakibat pada tujuh komoditas Indonesia, di antaranya sapi, kakao, sawit, soya, kayu, hingga karet. Eropa meminta agar barang-barang/komoditas yang masuk ke Eropa bebas dari deforestasi tergantung kepada undang-undang di negara masing-masing dan uji kelaikan.
Negara-negara akan diklasifikasikan menjadi tiga kategori berlandaskan risikonya, yaitu berisiko tinggi, risiko standar, dan risiko rendah. Kebijakan tersebut diperkirakan akan berpengaruh kepada 15 sampai 17 juta pekebun Indonesia dan produk Indonesia mencapai hingga US$7 juta.
“Tentu ini sangat mengganggu kepada small holder, 15-17 juta pekebun kita akan terdampak dengan ini. Dan masalah geolocation yang kita berkeberatan karena tidak perlu geolocation untuk setiap produk itu dicek karena kita punya berbasis standar RSPO ataupun SVLK,” ujarnya.
Mendag Zulkifli Hasan mengatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan diskriminatif karena menyasar produk-produk Indonesia harus terjamin bebas dari praktik deforestasi. Zulkifli Hasan menerangkan, pemerintah akan berupaya mengajak negara-negara lain yang turut terdampak kebijakan tersebut untuk melakukan penolakan.
“Itu sangat diskriminatif. Oleh karena itu kita akan melakukan penolakan nanti berunding melakukan perlawanan tentu mengajak negara-negara yang punya kesamaan seperti Malaysia,” katanya. (red/intra62)