Jakarta, Intra62.com – Puan Maharani, Ketua DPR RI, menyatakan bahwa pemerintah harus menerapkan rekomendasi dari rapat kerja dengan parlemen.
Dalam pidato penutupan Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 DPR di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis. Puan mengatakan, “Pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakan setiap rekomendasi dari rapat kerja dengan DPR RI.”
Penegasan itu dibuat setelah evaluasi yang dilakukan legislator diumumkan. Ia menyatakan bahwa DPR memiliki wewenang untuk mengawasi berbagai masalah masyarakat.
Salah satu masalah yang dibahas, Puan, adalah perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja transportasi online, pengendalian kasus campak yang luar biasa. Dan penanganan bencana banjir dan longsor di berbagai wilayah.
Selain itu, dia mengungkapkan bahwa DPR telah melakukan pengawasan atas evaluasi masalah haji dengan dana talangan serta pembentukan unit tugas judi online.
Puan juga menambahkan, “[kemudian] penyelesaian konflik agraria, penguatan ekonomi rakyat melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu bagi UMKM, kelangkaan BBM pada SPBU swasta . Dan kenaikan harga beras, evaluasi program Makan Bergizi Gratis.”
DPR juga mengawasi penerapan kebijakan stimulus ekonomi untuk meningkatkan daya beli dan pertumbuhan ekonomi. Serta penempatan uang negara pada bank umum untuk memperkuat likuiditas dan peran intermediasi perbankan.
Dia mengatakan bahwa berbagai masalah telah dibahas oleh DPR dalam berbagai kegiatan alat kelengkapan dewan, seperti pertemuan di komisi-komisi pemerintah yang terkait.
Oleh karena itu, Puan mengingatkan pemerintah untuk mengikuti hasil rapat kerja DPR.
Baca juga : Selama Sidang MPR, Puan Maharani Memuji Prabowo Tiga Kali
(Red).