Jakarta, 28 April 2026, Intra62.com – KONTRA, Mengapa Indonesia tidak di Ambang Kebangkrutan Richard E. G. A. Angkuw, S.H., M.H.
Praktisi Hukum dan Pemerhati Kebijakan Publik Kadep DPP AWDI mengulas keadaan kondisi perekonomian saat ini dan menghadapi perekonomian global.
1. Rasio Utang terhadap PDB Masih Terkendali
* Pemerintah Indonesia secara konsisten menjaga rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di bawah batas hukum 60%. Pada akhir 2025/awal 2026, rasio ini diperkirakan berada di kisaran 39-40%, jauh lebih rendah dibandingkan banyak negara berkembang lainnya atau negara maju seperti Jepang dan AS.
* Ini menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi Indonesia untuk membayar utangnya masih sangat besar.
2. Struktur Utang yang Didominasi Domestik
* Sebagian besar utang pemerintah Indonesia adalah dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) yang dimiliki oleh investor domestik (bank, dana pensiun, masyarakat).
* Utang dalam negeri mengurangi risiko nilai tukar (kurs) karena dibayar dengan Rupiah, bukan mata uang asing. Jika ada tekanan, Bank Indonesia dan pasar domestik memiliki peran besar dalam menyerapnya.
3. Cadangan Devisa yang Kuat
* Bank Indonesia melaporkan cadangan devisa yang cukup besar (biasanya di atas USD 130-140 miliar dalam periode terkini), yang cukup untuk membiayai impor dan pembayaran utang luar negeri jangka pendek. Ini adalah penyangga utama terhadap krisis likuiditas.
4. Pertumbuhan Ekonomi yang Positif
* Indonesia terus mencatat pertumbuhan ekonomi positif (sekitar 5% per tahun). Selama pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada biaya bunga utang, beban utang relatif akan menurun seiring waktu.
5. Rating Kredit Investasi (Investment Grade)
* Lembaga pemeringkat internasional seperti S&P, Fitch, dan Moody’s masih memberikan rating Investment Grade kepada Indonesia. Ini berarti mereka memandang Indonesia memiliki kemampuan bayar yang baik dan risiko gagal bayar (default) yang rendah.
Baca Juga : Prediksi Tingkat Perekonomian dan Politik Dalam Negeri Indonesia, Melalui Resuffle Kabinet Merah Putih
PRO: Argumen Kekhawatiran & Tantangan Nyata
1. “Tembok Utang” (Debt Wall) 2026
* Tahun 2026 disebut sebagai tahun dengan jatuh tempo utang tertinggi dalam sejarah, mencapai sekitar Rp 833,96 triliun. Ini menciptakan tekanan likuiditas jangka pendek yang besar karena pemerintah harus refinancing (mengutang baru untuk bayar utang lama) atau mencari sumber pendanaan lain.
* Jika pasar global sedang tidak stabil, refinancing bisa menjadi lebih mahal atau sulit.
2. Beban Bunga Utang yang Meningkat
* Proporsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membayar bunga utang terus meningkat. Ini mengurangi ruang fiskal untuk belanja produktif seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur.
* Jika suku bunga global tetap tinggi, biaya pinjaman baru akan lebih mahal.
3. Penambahan Utang Baru untuk Proyek Strategis
* Pada Februari 2026, Indonesia menambah utang sebesar Rp 45 triliun dari Asian Development Bank (ADB) untuk reformasi keuangan dan energi. Meskipun tujuannya baik, ini menambah total stok utang.
* Kritikus berargumen bahwa ketergantungan pada utang luar negeri untuk membiayai defisit anggaran adalah tanda ketidaksehatan fiskal jangka panjang.
4. Risiko Nilai Tukar Rupiah
* Sekitar 30-40% utang pemerintah adalah dalam valuta asing. Jika Rupiah melemah drastis terhadap Dolar AS, nilai utang tersebut dalam Rupiah akan membengkak, meningkatkan beban pembayaran.
5. Kerentanan Eksternal
* Sebagai negara berkembang, Indonesia rentan terhadap guncangan eksternal (resesi global, kenaikan suku bunga The Fed, konflik geopolitik). Jika arus modal asing keluar (capital outflow), tekanan pada utang dan nilai tukar akan meningkat tajam.
Indonesia TIDAK di ambang kebangkrutan. Istilah “kebangkrutan” (sovereign default) menyiratkan bahwa negara tidak mampu atau tidak mau membayar utangnya, yang saat ini sangat tidak akurat berdasarkan data fundamental ekonomi Indonesia.
Namun, Indonesia menghadapi risiko fiskal dan likuiditas yang serius pada 2026 karena:
* Jatuh tempo utang yang sangat besar.
* Beban bunga yang menggerus APBN.
* Ketergantungan pada refinancing utang.
Yang perlu diwaspadai bukanlah kebangkrutan, tetapi:
1. Penurunan peringkat kredit jika disiplin fiskal longgar.
2. Pelemahan Rupiah yang memperberat utang valas.
3. Pengurangan belanja produktif karena terlalu banyak APBN terserap untuk bayar bunga utang.
Pemerintah dan Bank Indonesia terus memantau indikator-indikator ini dan memiliki alat kebijakan (seperti intervensi pasar, penyesuaian suku bunga, dan manajemen utang) untuk mencegah krisis perekonomian global yang berdampak kata “Indonesia Di Ambang Kebangkrutan”.
(Red – Richard E. G. A. Angkuw, S.H., M.H.).