Jakarta, Intra62.com –
Sekolah swasta yang berpartisipasi dalam program sekolah swasta gratis tidak boleh mengenakan biaya kepada siswa, menurut pernyataan gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo.
Pramono tegas pada Jumat di Jakarta Timur bahwa fasilitas yang ada tidak boleh ditarik dari siswa atau murid jika sudah digratiskan.
Pramono juga mengingatkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bertindak tegas terhadap sekolah swasta yang terus membayar siswa.
Sebaliknya, Justin Adrian Untayana, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, mengatakan dia menerima aduan tentang praktik pungli di sekolah swasta yang termasuk dalam program sekolah swasta gratis.
Justin menyatakan, “Kami memang mendapatkan aduan dari masyarakat tentang adanya biaya tersembunyi, biaya yang membebani warga.”
Ia menyatakan bahwa masalah tersebut telah dibahas dalam pertemuan kerja antara Dinas Pendidikan DKI Jakarta.
Pungutan tersebut tidak sah, menurut pernyataan Kepala Dinas Pendidikan.
Justin menyatakan bahwa sekolah-sekolah yang melakukan pungutan akan ditindak dan kemitraannya dengan Dinas Pendidikan akan dievaluasi kembali.
Justin menegaskan bahwa sekolah gratis harus diterapkan tanpa biaya tambahan.
Justin menegaskan, “Kita harapkan ke depan yang namanya sekolah gratis benar-benar gratis, tidak ada pungutan lagi.”
Saat ini, 103 sekolah swasta telah dipilih untuk berpartisipasi dalam program sekolah swasta gratis, yang akan dimulai tahun ajaran 2026/2027.
Anggaran untuk program tersebut adalah Rp253.625.139.600, atau 253,6 miliar.
Baca Juga : Pramono Berharap jumlah Orang Menggunakan MRT Jakarta Mencapai Jutaan.
Baca Juga : Aturan Hak Penamaan Dibuat oleh Pramono di Halte Hingga Stasiun.
Red.