Jakarta, Intra62.com –
Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan pemerintah Indonesia sekarang menjadi perhatian dan studi oleh para ahli internasional, termasuk dari Gedung Putih AS, karena dianggap sebagai investasi strategis dalam bidang sosial dan ekonomi.
Kepala Negara mengatakan, dalam taklimat lanjutan pada agenda Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin, MBG merupakan bagian dari upaya besar untuk mewujudkan swasembada pangan dan energi, sekaligus mengubah aliran ekonomi agar lebih banyak berputar dari desa ke kota atau ke luar negeri.
“Kita harus mengubah aliran uang dari desa ke kota dan ke luar negeri. Kita harus hentikan antara lain dengan MBG.”katanya.
Ia menyatakan bahwa hingga saat ini, program MBG telah menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat setiap tahunnya.
Dia mengklaim bahwa pencapaian tersebut melampaui banyak prediksi pesimistis yang meragukan kemampuan Indonesia untuk menjalankan program berskala besar tanpa mengalami masalah serius.
“Banyak orang hebat (MBG, red) meramalkan gagal, sekian ribu keracunan. Jika kita mempertimbangkan jumlah makanan yang telah kita konsumsi, berapa milyar makanan yang telah kita konsumsi setiap hari di restoran-restoran di Jakarta? Apa yang dimaksud dengan statistik 0,008, atau 7%? Artinya, 99,99 persen usaha MBG harus berhasil.
Ia juga menyatakan bahwa keberhasilan tersebut menarik perhatian lembaga dan ahli internasional.
Dia mengatakan, “Satu rupiah yang kita keluarkan untuk MBG minimal kembali lima kali lipat.”
Selain itu, ia menekankan dampak ekonomi yang sebenarnya dari program tersebut. Sampai saat ini, 22.275 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi, dan 13.829 dapur lainnya sedang dalam proses pengajuan.
Presiden menambahkan bahwa setiap dapur melibatkan pemasok makanan lokal, mulai dari sayuran, ikan, ayam, dan daging, yang menyerap tenaga kerja di tingkat desa.
Dia menyatakan bahwa program MBG dapat menciptakan sekitar 3–5 juta lapangan kerja jika mencapai target 82 juta penerima manfaat paling lambat Desember 2026.
(Red).