Jakarta, INTRA62.com – Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto tak mempermasalahkan jika Pemilu 2024 menerapkan sistem proporsional tertutup.
Hasto menilai sistem proporsional tertutup justru bisa mencegah terjadinya liberalisasi politik.
Hasto mengatakan, sistem proporsional terbuka yang diterapkan saat ini sebenarnya telah mengarah pada liberalisasi politik.
Selain itu, katanya, sistem proporsional tertutup akan membuat caleg terpilih lebih didorong oleh pemahaman individu yang mengutamakan popularitas diri.
Saya melakukan penelitian khusus di program doktoral saya di Universitas Indonesia, di mana liberalisasi politik telah mendorong partai menjadi partai elektoral, dan kemudian menimbulkan dampak kapitalisasi politik, munculnya politik oligarki, kemudian persaingan bebas dengan segala cara,” kata Hasto. wartawan, Jumat (30/12/2022).
Baca juga: Libur Nataru Ke Sukabumi Lewat Tol bocimi Seksi 2, Bisa Digunakan Secara fungsional
Sehingga, kata Hasto, sesuai dengan keputusan Kongres V PDIP sistem pemilu bisa dilakukan secara proporsional tertutup.
Apalagi kata dia, Pemilu 2024 menjadi ajang bagi partai politik untuk saling bertarung.
Lebih lanjut Hasto mengatakan, sistem proporsional tertutup justru akan mendorong regenerasi di partai politik dan mencegah liberalisasi politik.
Di sisi lain, menurut dia, sistem ini juga bisa memberikan insentif bagi peningkatan kinerja DPR.
“Dan ini akan mendorong proses kaderisasi di partai politik dan berdampak pada pencegahan berbagai bentuk liberalisasi politik. Kemudian memberikan insentif bagi peningkatan kinerja di DPR,” ujarnya.
“Dan sekaligus karena pilkada ini bersamaan antara Pileg dan Pilpres, maka berbagai bentuk kecurangan bisa ditekan, karena pelaksanaan Pilkada lebih sederhana,” lanjutnya.
Namun, Hasto mengingatkan bahwa ini adalah domain DPR. Dia menyatakan, PDIP akan mengikuti perintah konstitusi sehingga tidak mengajukan uji material (JR) ke MK.
“Pemeriksaan Mahkamah Konstitusi merupakan mekanisme konstitusional yang dijamin oleh undang-undang. PDI Perjuangan menganut asas tersebut karena sebagai partai yang memiliki fraksi di DPR RI tidak memiliki legal standing untuk melakukan Judicial Review. Namun, sikap partai tertuang dalam Kongres V PDIP sependapat dengan sistem proporsional tertutup,” ujar Hasto.
(red / intra62)