Jakarta , Intra62.com . – Pada hari Minggu, 24 November, beberapa peristiwa hukum menarik telah diberitakan di kanal hukum, termasuk penjelasan KPK tentang OTT calon gubernur Bengkulu terkait pendanaan pilkada dan permintaan anggota DPR untuk evaluasi penggunaan senjata api.
Berita pilihan berikut masih menarik untuk disimak saat Anda memulai aktivitas pagi Anda.
1. KPK: OTT di Bengkulu mengenai pungutan uang untuk Pilkada
Pada Sabtu (23/11) malam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Bengkulu terkait dugaan pungutan terhadap pegawai untuk pendanaan pemilihan kepala daerah (pilkada).
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, yang dikonfirmasi di Jakarta, Minggu, menyatakan, “Pungutan kepada pegawai untuk pendanaan pilkada sepertinya.”
2. Agen yang berangkatkan migran ilegal ke Malaysia ditangkap oleh Polda Sumut
Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Sub Direktorat IV Renakta Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) menangkap seorang agen. Yang diduga memberangkatkan dua orang migran ilegal ke Malaysia untuk bekerja.
Di Medan, Minggu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Pol Sumaryono menyatakan bahwa pekerja yang berpotensi menjadi migran ilegal . Ini adalah hasil kerja sama antara Polda Sumut dan Imigrasi Bandara Internasional Kualanamu.
Baca juga : Polda Jatim terjunkan 113 personel jadi walpri pada Pilkada 2024
3. Para akademisi berpendapat bahwa transfer terpidana antara negara-negara ASEAN menguntungkan keduanya.
Adrianus Meliala, akademisi dari Universitas Indonesia (UI), mengatakan bahwa kerja sama dalam pemindahan terpidana antarnegara di ASEAN menguntungkan kedua belah pihak.
Dia mengklaim bahwa pemindahan narapidana, seperti yang terjadi dengan terpidana mati asal Filipina Mary Jane Veloso, akan menguntungkan Indonesia dan sebaliknya.
4. Akademisi: Pemerintah harus melindungi data pribadi WNI lebih baik
Yuva Ayuning Anjar, seorang akademisi dan sosiolog dari Universitas Syiah Kuala (USK), mengatakan bahwa untuk melindungi aktivitas sosial masyarakat, pemerintah Indonesia. Khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital, harus memperkuat perlindungan data pribadi warga negara Indonesia (WNI).
Ia mengatakan bahwa pemerintah harus menangani masalah ini karena banyak aplikasi legal yang digunakan masyarakat untuk beraktivitas sosial di internet telah dipenuhi dengan iklan negatif, seperti judi online.
5. Anggota DPR: Polisi tembak cepat menilai penggunaan senpi.
M. Nasir Djamil, anggota Komisi III DPR RI, menganggap tragedi penembakan polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat, sebagai pemicu untuk mengevaluasi penggunaan senjata api di kalangan penegak hukum.
Harus ada tes berkala untuk memastikan kesehatan fisik dan mental aparat yang diberi kewenangan membawa senjata api. Senjata tidak boleh digunakan sembarangan, apalagi untuk konflik pribadi,” kata Nasir dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Minggu.
(redx )