Jakarta, Intra62.com – Menhub memenuhi panggilan KPK, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi diselidiki sebagai saksi dalam kasus suap di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
“KPK memanggil Budi Karya Sumadi sebagai saksi Menteri Perhubungan,” ujar Ali Fikri Kepala Bagian Pemberitaan KPK, kepada wartawan, Rabu (26/7/2023).
Baca Juga: Perwira TNI dan Polri Dilantik Presiden Jokowi
Menurut Ali, tidak hanya Menhub Budi, pihaknya juga memanggil Sekjen Kemenhub Novie Riyanto untuk diperiksa dalam perkara tersebut. “Benar mereka sudah hadir di Gedung KPK C1,” kata Ali.
Kehadiran Budi dan Novie dipresiasi KPK. Pernyataan keduanya diyakini dapat membantu proses pemeriksaan kasus korupsi di Kemenhub.
“Kami mengapresiasi kehadiran tiap saksi yang dipanggil tm penyidik KPK sehingga akan menjadi jelas dan terang perbuatan para tersangka yang saat ini sedang dilakukan proses pemeriksaanya,” jelas Ali.
Dari kasus ini, KPK telah menetapkan 10 terdakwa. Tersangka kini ditahan setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi di Balai Teknik Perkeretaapian. Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) pada Selasa (11/4/2023) lalu.
Terdakwa tersebut terdiri atas empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap, adalah Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DRS), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), dan VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR).
6 terdakwa lainnya diduga sebagai penerima suap, yaitu Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP). Jawa Tengah Putu Sumarjaya pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah
Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).
Terbongkarnya kasus korupsi pembangunan dan perbaikan rel kereta itu diduga terjadi pada tahun anggaran 2021 hingga 2022 terhadap beberapa proyek. Seperti, pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat, dan perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.
Proyek pembangunan dan pemeliharaan tersebut diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek. Oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.
Perkiraan suap yang diterima sekitar 5 hingga 10 persen dari nilai proyek dengan kisaran nilai suap yang diterima keenam terdakwa mencapai hingga Rp 14,5 miliar. (red/intra62)