Jakarta, 6 April 20256, Intra62.com – Mungkin ada upaya pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) yang diharapkan mengutamakan fungsi batasan ruang polisi..
Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) dibentuk oleh pemerintah dan telah memberikan rekomendasi kepada lembaga kepolisian. KPRP juga telah menyampaikan hasil kinerjanya kepada Presiden Prabowo Subianto.
KPRP menyarankan agar Polri tetap berada di bawah Presiden sebagai tindakan yang tepat. Dia berpendapat bahwa tidak mungkin bagi Polri untuk berada di bawah kementerian.
Baca Juga : Komisi III DPR Mulai Bahas Pembentukan RUU Perampasan Aset
Balham Wadja SH Ketum DPP AWDI ( Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia menyorati RUU Polri ” Harus dipahami fungsi kepolisian sesungguhnya yang tidak keluar dari jalur “
” Ruangnya polisi harusnya memiliki batasan ” Tegas Balham Wadja SH.
” Revisi RUU Polri utamakan fungsi utama batasan ruang polisi yang sesungguhnya ” Tambah Ketum AWDI ini.
Baca Juga : Ketum AWDI Balham Wadja SH : Menyoroti Proyek Piring Sendok Triliunan ” Warganet Prihatin “
Selain itu, dia berharap Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) benar-benar profesional dalam mengayomi Korps Bhayangkara, selain itu pengawasan Korps Bhayangkara harus dilakukan oleh Komisi Kepolisian Nasional, atau Kompolnas.
Di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, Jimly Asshiddiqie, ketua Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), menyerahkan laporan akhir dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurut unggahan Sekretariat Presiden, Presiden menerima sejumlah buku, termasuk “Jembatan Aspirasi untuk Reformasi Polri” dan “Tindak Lanjut Rekomendasi”.
Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri Ahmad Dofiri, Yusril Ihza Mahendra, Otto Hasibuan, Supratman Andi Agtas, dan Mahfud MD juga hadir saat penyerahan itu.