Jakarta , Intra62.com . Ketum AWDI : “Kemerdekaan yang Belum Tuntas: Menagih Janji Keadilan di Atas Tanah yang Kaya”. Balham Wadja SH nyatakan dalam Refleksi HUT RI ke-81 oleh Ketua Umum AWDI di jakarta ,Senin 17/8/20206 .
Yang saya hormati para rekan wartawan, pejuang pena, mitra media, dan seluruh rakyat Indonesia yang masih percaya pada kekuatan kebenaran.
Hari ini, Indonesia genap berusia 81 tahun. Usia yang seharusnya menjadi simbol kematangan bangsa dalam berdemokrasi dan menyejahterakan rakyat. Namun, jika kita menelisik lebih dalam, apakah kemerdekaan yang kita rayakan hari ini sudah benar-benar dirasakan oleh setiap anak bangsa? Ataukah kemerdekaan itu hanya sekadar seremonial bendera, sementara substansi keadilan masih tertahan di pintu-pintu istana kekuasaan?
Di usia ke-81 ini, AWDI tidak ingin sekadar bersorak sorai. Kami ingin mengajak bangsa ini untuk bercermin. Cermin yang mungkin retak, namun tetap jujur menunjukkan wajah asli negara kita saat ini.
1. Korupsi Pejabat adalah Pengkhianatan Terhadap Amanat Rakyat
Kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana kasus korupsi terus menggerogoti sendi-sendi negara. Bukan lagi koruptor kelas teri, melainkan pejabat tinggi, mantan menteri, hingga anggota legislatif yang terjaring operasi penegakan hukum.
Ini adalah pengkhianatan terhadap sumpah jabatan. Setiap rupiah yang dicuri dari anggaran negara adalah uang yang seharusnya menjadi sekolah bagi anak-anak miskin, obat bagi yang sakit, dan jalan bagi daerah terpencil.
2. Paradoks Sumber Daya Alam & Program MBG: Antara Niat Mulia dan Tata Kelola Buruk
Isu kedua yang tak bisa kita abaikan adalah pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan implementasi program-program strategis nasional, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, apa yang terjadi?
Indonesia dianugerahi tanah yang subur dan tambang yang melimpah. Namun, rakyat di sekitar area tambang sering kali hidup dalam keterbatasan. Di sisi lain, pemerintah meluncurkan program MBG dengan anggaran fantastis—mencapai Rp335 triliun dan kemudian dipangkas menjadi Rp268 triliun di tahun 2026. Anggaran sebesar itu menjadikan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai salah satu lembaga dengan anggaran terbesar di kabinet.
Alih-alih menjadi solusi gizi bangsa, program ini justru terseret dalam dugaan korupsi yang melibatkan mantan pejabat BGN, termasuk Kepala Badan dan wakilnya. Kasus ini mencuat ketika realisasi anggaran mencapai puluhan triliun, namun tata kelolanya rapuh.
Kita bertanya:
Apakah anggaran triliunan rupiah itu benar-benar sampai ke piring anak-anak sekolah? . Ataukah ia habis di tengah jalan karena mark-up harga, proyek fiktif, dan kolusi antara birokrat dengan penyedia katering? .
Dan mengapa program yang seharusnya meningkatkan kualitas generasi muda justru menjadi ladang basah bagi para koruptor baru? .
Hilirisasi industri dan program sosial seperti MBG belum sepenuhnya menyentuh kesejahteraan rakyat kecil jika transparansinya nol. Rakyat berhak tahu: siapa yang mendapat kontrak? Bagaimana kualitas makanannya? Dan siapa saja yang sebenarnya menikmati kue pembangunan tersebut?
3. Peran Pers di Era Disrupsi Informasi
Di tengah gemparan hoaks dan buzzer bayaran, peran wartawan demokratis semakin berat
Namun semakin krusial. Kita tidak boleh terjebak dalam narasi penguasa yang manis tapi kosong. Kita harus berani bertanya pertanyaan yang tidak nyaman terkait kebocoran anggaran MBG dan kemewahan pejabat di tengah kesulitan rakyat.
Itulah tugas kita. Bukan untuk menjatuhkan pemerintah, tetapi untuk meluruskan arah pemerintahan agar tetap pada rel konstitusi dan keadilan sosial.
Seruan AWDI di Usia RI ke-81
Rekan-rekan seperjuangan,
Kemerdekaan ke-81 harus menjadi momentum pembersihan diri bangsa.
1. Bagi Pejabat: Sadarlah bahwa jabatan adalah amanah. Korupsi di program sosial seperti MBG adalah dosa ganda: merampok uang negara dan meracuni masa depan anak bangsa.
2. Bagi Pengelola SDA & Program Strategis: Terapkan transparansi total. Jangan biarkan niat mulia dikubur oleh praktik kotor.
3. Bagi Wartawan: Pertajam investigasi, jaga independensi, dan jangan takut pada tekanan. Suara kalian adalah suara rakyat yang dibungkam.
Mari kita jadikan ulang tahun RI ke-81 ini bukan sebagai pesta pora, melainkan sebagai titik balik. Titik di mana kita bersama-sama menuntut negara yang lebih bersih, lebih adil, dan lebih berpihak pada rakyat kecil.
Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud jika fondasinya keropos karena korupsi dan ketimpangan. Mari kita perbaiki sekarang, sebelum terlambat.
Dirgahayu Republik Indonesia ke-81!
Demokrasi Hidup, Pers Bebas, Keadilan Tegak!
Merdeka!
Balham Wadja
Ketua Umum Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI)
Baca juga : DPP AWDI tuntut investigasi independen raibnya emas 936,7 gram
( Anisa-red )