Jakarta, Intra62.com – August Mellaz, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, menyatakan bahwa lembaganya sedang mengembangkan kebijakan kolaborasi KPU di daerah dengan insan pers untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.
Saat hadir secara online dalam seminar yang diadakan di Sekretariat Dewan Pers di Jakarta, Rabu, Mellaz menyatakan, “Kami juga berkepentingan agar teman-teman, terutama media, ya, untuk nanti bisa kami buatkan semacam kebijakan agar kami bisa berinteraksi dan ber kolaborasi KPU langsung dengan teman-teman kami di provinsi dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pilkada menjadi lebih baik.”
Rencana KPU tahapan untuk pemilihan Kepala Daerah 2024:
1. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan dari tanggal 27 Februari hingga 16 November 2024;
2. Dari tanggal 24 April hingga 31 Mei 2024, menyerahkan daftar penduduk yang mungkin menjadi pemilih;
3. Memenuhi persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dari 5 Mei hingga 19 Agustus 2024;
4. Dari tanggal 31 Mei hingga 23 September 2024: Update dan penyusunan daftar pemilih;
5. Pengumuman pendaftaran pasangan calon pada tanggal 24-26 Agustus 2024;
6. Pendaftaran pasangan calon pada tanggal 27-29 Agustus 2024;
7. Pada tanggal 27 Agustus hingga 21 September 2024: Melakukan pemeriksaan persyaratan calon;
8. Pada tanggal 22 September 2024, pasangan calon akan diumumkan;
9. Kampanye dilaksanakan dari tanggal 25 September hingga 23 November 2024;
10. Pemilihan dilakukan pada tanggal 27 November 2024; dan
11. Tanggal 27 November hingga 16 Desember
Saya setuju bahwa proses misinformasi dapat terjadi di mana pun, terutama dalam konteks pilkada, di mana dinamika politik lokal dapat sangat berbeda.
Menurutnya, peraturan tersebut dibuat setelah lembaganya menyelesaikan evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024.
Baca Juga : Mahkamah Konstitusi Sidang Putusan PHPU Pileg 2024