Jakarta ,Intra62.com . Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung mengadakan Workshop Peningkatan Tata Kelola Penerbitan Jurnal Hukum dan Peradilan tahun 2025 di Grove Suites by Grand Aston di Jakarta Selatan, tanggal 21 dan 24 Januari 2025.
Dr. Andi Akram, SH, MH, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan, menyatakan bahwa sangat penting bagi Jurnal Hukum dan Peradilan untuk segera terindeks scopus tahun ini. Ini adalah harapan semua pimpinan dan aparatur peradilan yang ada di Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.
Dia menambahkan bahwa banyak pimpinan mahkamah agung dan pimpinan pengadilan membutuhkan jurnal terindeks scopus untuk bidang hukum dan peradilan, yang harus segera ditindaklanjuti dan dipenuhi.
Agar mendukung tujuan Jurnal Hukum dan Peradilan untuk menjadi jurnal terindeks scopus. Seluruh sumber daya manusia yang akan bertanggung jawab untuk mengelola jurnal ini akan diperkuat.
Untuk memberi jurnal hukum dan peradilan fokus yang lebih tajam untuk mencapai tujuan jurnal terindeks scopus. Anggaran untuk mendukung seluruh kegiatan pengelolaan jurnal juga akan diusahakan.
Setiap pengelola jurnal yang hadir dalam workshop ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang jelas tentang prosedur yang harus diikuti untuk mendapatkan jurnal yang terindeks scopus.
Untuk menjadi jurnal terindeks scopus, banyak hal yang harus diperbaiki. Salah satunya adalah penerbitan jurnal yang tepat waktu. Jurnal Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, yang saat ini sudah memiliki akreditasi sinta 4. Belum tepat waktu dalam penerbitan, seringkali melewati tahun anggaran.
Dalam pelatihan perihal OJS (Open Jurnal System), yang baru saja diupgrade ke OJS 3,3, Asep Erlan Mailani, S.Kom, M.Kom dari Relawan Jurnal Indonesia (RJI), mengatakan bahwa penerbitan jurnal harus dilakukan paling lambat tiga bulan sebelumnya.
Baca juga : MA Adakan Refleksi Akhir Tahun & Integritas Kuat Peradilan Bermartabat”
Penerbitan Jurnal
Batas waktu minimum untuk penerbitan jurnal adalah tiga bulan. Akan hancur dan fatal jika kurang dari tiga bulan. Dia menyatakan bahwa para mitra bestari (reviewer) memerlukan waktu berminggu-minggu. Jika tidak berbulan-bulan, untuk memperbaiki naskah yang akan diterbitkan nantinya.
Selain itu, para penulis (author) juga harus memperbaiki naskah yang telah diperbaiki oleh mitra bestari, yang akan membutuhkan waktu lebih lama untuk dicek kembali oleh mitra bestari.
Perbaikan yang dibuat oleh para penulis jurnal harus memiliki substansi yang jelas dan sesuai dengan arahan dari mitra bestari. Setelah mitra bestari menyetujuinya, naskah akan dikirim ke editor, section editor, copyeditor, layouter, dan proofreader. Jadi, naskah ini akan segera diterbitkan melalui OJS, yang saat ini merupakan sistem jurnal yang sudah terindeks scopus.
Menurut Agus Mailana, S.Kom, M.Kom, untuk meningkatkan kualitas tulisan yang diterbitkan dalam jurnal hukum dan peradilan, status editor, section editor, atau mitra bestari harus dilepas terlebih dahulu.
Jika tidak dilepas, penilaian naskah jurnal hukum dan peradilan akan tidak objektif. Selain itu, dia menyarankan agar semua pengelola yang terlibat dalam penerbitan jurnal memiliki ID scopus. Ini akan memastikan bahwa sumber daya manusia yang cukup tersedia untuk indeks scopus segera.
Pengelola jurnal, para hakim yustisial dari Mahkamah Agung dan Bastrajak Kumdil dari Mahkamah Agung RI, Ketua Pengadilan Agama Soerang, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dari Universitas Andalas, Sumatera Barat. Semuanya menghadiri bakti ini dengan niat tulus untuk mendukung jurnal hukum dan peradilan untuk mendapatkan jurnal terinduksi. Setelah pembukaan, ada sesi foto dan makan kudapan bersama.
( Anisa-red)