Jakarta, Intra62.com –
Dua skenario untuk pelaksanaan Program Penjaminan Polisi (PPP) telah direncanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Yang pertama adalah aktivasi PPP dengan tingkat kesiapan minimum pada 2027, dan yang kedua adalah implementasi penuh PPP pada 2028 dengan tingkat kesiapan ideal.
Ferdinand D. Purba, anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis, dalam sebuah pernyataan tertulis yang dikeluarkan di Jakarta pada hari Jumat, menyatakan bahwa diperlukan mekanisme untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bahwa kegagalan perusahaan asuransi dapat ditangani secara tertib tanpa mengganggu stabilitas industri dan tanpa merugikan pemegang polis.
Dalam industri keuangan, perusahaan asuransi sering mengalami kegagalan.
Perusahaan asuransi mengalami sekitar 428 kegagalan dari tahun 2011 hingga 2024, sebagian besar di asuransi umum.\
Selain itu, Ferdinand melaporkan bahwa dari tahun 2011 hingga 2025, 25 perusahaan asuransi di Indonesia dicabut izin usahanya, dan sekitar 17 di antaranya dianggap sebagai kegagalan bisnis.
Akibatnya, ia menyatakan bahwa peran strategis Program Penjaminan Polis (PPP) sangat penting untuk meningkatkan industri asuransi.
Kegagalan perusahaan asuransi dapat ditangani dengan cepat dan tepat tanpa mengganggu stabilitas industri.
Ferdinand menyatakan bahwa PPP memiliki peran strategis dalam memperkuat ekosistem industri asuransi di Indonesia. Program ini tidak hanya melindungi pemegang polis, tetapi juga menjaga stabilitas dan kepercayaan industri asuransi.
Dengan bantuan pakar dan praktisi industri, LPS telah membangun kerangka regulasi dan operasional, pendaftaran anggota PPP, dan pelaksanaan simulasi pada tahun ini.
“Jika aktivasi dipercepat pada tahun 2027, LPS telah siap menerapkan,” kata Ferdinand.
Baca Juga : Pengganti Anggota Badan Supervisi LPS disahkan oleh Rapat Paripurna DPR.
Baca Juga : Daftar 12 Bank Bangkrut: LPS Jamin Uang Nasabah kah ?
(Red).