Jakarta, Intra62.com – Netty Prasetiyani, anggota Komisi IX DPR RI, meminta BPJS Kesehatan memberi tahu masyarakat tentang penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) dan peserta lainnya.
Di Jakarta, Jumat, Netty menyatakan bahwa situasi di mana peserta PBI baru mengetahui bahwa mereka tidak aktif saat berada di fasilitas kesehatan adalah kondisi yang harus segera diperbaiki. Ini sangat berisiko, terutama bagi pasien dengan kondisi gawat darurat atau yang membutuhkan terapi rutin.
Dalam rapat gabungan Komisi IX DPR RI bersama lintas kementerian dan lembaga, dia menjelaskan bahwa pemerintah dan DPR telah mencapai beberapa kesepakatan untuk mengurangi dampak penonaktifan peserta PBI dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Menurut Netty, DPR memahami dan mendukung upaya pemerintah untuk melakukan pembaruan dan penajaman data melalui DTSEN untuk menjaga akuntabilitas anggaran negara dan memberikan bantuan sosial yang tepat sasaran.
Namun, proses administratif tersebut tidak boleh menghambat hak dasar masyarakat atas layanan kesehatan.
Netty menegaskan bahwa DPR akan terus melakukan tugas pengawasan untuk memastikan bahwa hak kesehatan masyarakat dipertahankan saat proses pemutakhiran data dilakukan.
Hak atas kesehatan tidak boleh hanya menjadi masalah administrasi. Dia menegaskan bahwa negara harus hadir untuk memastikan transisi kebijakan berjalan dengan cara yang adil dan manusiawi dan tidak membahayakan keselamatan warga.
Baca Juga : Revitalisasi Sekolah di Daerah 3T Harus Menjadi Prioritas, Kata Komisi X DPR.
Baca Juga : DPR RI: Kemudahan Pemulihan Diberikan Kepada Pelaku UMKM yang Terkena Dampak Bencana.
(Red).