Jakarta, Intra62.com – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI untuk mengoptimalkan potensi zakat dan mendorong penggabungannya dalam perencanaan pembangunan nasional.
Ini dibahas dalam pertemuan antara Baznas RI dan Kementerian PPN/Bappenas yang diadakan Selasa (7/4) di Gedung Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, dihadiri oleh Ketua Baznas RI Sodik Mudjahid, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
Salah satu amanat Presiden yang harus segera dilaksanakan adalah optimalisasi potensi zakat, kata Ketua Baznas RI Sodik Mudjahid dalam keterangan di Jakarta, Rabu. Ia mengatakan potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp327 triliun.
Dia menambahkan, “Terdapat beberapa arahan Presiden bagi kami (pengelola zakat), di antaranya adalah optimalisasi potensi zakat, integrasi data dan program Baznas dengan berbagai pihak, penguatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) hingga tingkat desa dan kecamatan, serta digitalisasi pengelolaan zakat.”
Sodik juga mengatakan bahwa revisi Undang-Undang Zakat akan dilakukan untuk meningkatkan integrasi kebijakan. Ia juga berterima kasih kepada Bappenas karena telah memasukkan zakat ke dalam rencana pembangunan nasional.
Dia kemudian menambahkan, “Zakat sudah mulai menjadi bagian dari mainstream ekonomi nasional, jadi diperlukan koordinasi dan integrasi yang lebih kuat dengan berbagai pihak lintas sektor, termasuk dengan Kementerian PPN/Bappenas dan BPS, khususnya dalam hal data, program, dan kebijakan, termasuk rencana revisi Undang-Undang Zakat.”
Karena itu, Rachmat Pambudy, Menteri PPN dan Kepala Bappenas, menyatakan bahwa dia akan mendukung upaya Baznas untuk meningkatkan jumlah zakat yang dikumpulkan di seluruh negeri. Dia menargetkan pertumbuhan hingga 100 persen.
Dia menyatakan bahwa realisasi zakat di Indonesia baru sekitar 10 persen dari potensi 327 triliun rupiah.
Menurutnya, ada peluang untuk meningkatkan capaian menjadi dua puluh hingga tiga puluh persen. Bahkan kenaikan hanya sepuluh persen ke dua puluh persen sudah berarti peningkatan sebesar seratus persen.
Rachmat mengatakan bahwa langkah-langkah sistematis diperlukan untuk zakat karena peran pentingnya dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, untuk membuat penyaluran zakat lebih tepat sasaran, ia mendorong pemetaan asnaf mustahik yang didasarkan pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Rachmat menyatakan bahwa program kolaboratif ZISWAF Indonesia Gold akan terus diperkuat dengan penekanan pada pendidikan, kesehatan, perumahan, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan sosial.
Sementara itu, Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS, menyatakan kesiapan pihaknya untuk bekerja sama dengan orang lain untuk meningkatkan integrasi data dan pemetaan potensi zakat secara lebih komprehensif.
Ia menambahkan bahwa untuk mendapatkan data yang lebih akurat, BPS dan Baznas akan melakukan pembaruan perhitungan potensi zakat melalui sensus atau survei pada 2026.
Kepala BPS menyatakan, “Ke depan, kami juga dapat menyediakan informasi berbasis desil untuk memetakan mustahik, sehingga penyaluran zakat lebih tepat sasaran.”
Baca Juga : Baznas RI memberikan 100 sapi untuk Tradisi Meugang Menyambut Bulan Ramadhan 1447 Hijriah
Baca Juga : Arab Saudi memberikan bantuan pangan senilai Rp7 miliar kepada Baznas.
(Red).