.Jakarta, Intra62.com . Bamsoet ingin segera wujudkan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor . Sebagai Ketua MPR RI dan juga Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Bambang Soesatyo dan pengurus IMI Pusat . Bersama dengan Staf Khusus Presiden RI Diaz Hendropriyono lainnya menyampaikan dengan tegas bahwa Indonesia harus memiliki peraturan hukum tentang legalitas kendaraan kustom.
Bersamaan dengan itu , IMI akan audiensi lagi dengan pihak Kementerian Perhubungan. Untuk pemantapan kembali Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor.
“Belum adanya legalitas kendaraan Kustom di Indonesia juga berimbas kepada pelaku industri kustom di Indonesia.
Banyak pihak di luar negeri yang menawarkan pelaku industri kustom di Indonesia. Agar pindah dan mengerjakan kendaraan kustom di negara mereka.
Semisal Tuksedo Studio yang sudah ditawarkan untuk pindah ke London atau Belgia. Ataupun Dyna Works diminta menggarap kendaraan kustom di Jerman.Industri kustom Indonesia akan merugi . Apabila para pelaku industri kustom Indonesia dibawa ke luar negeri,” ujar Bamsoet usai rapat legalisasi kendaraan kustom, di Kantor IMI Pusat, Jakarta, Kamis (15/6/23).
Baca juga : Bamsoet : Lantik Ketua Dewan Pertimbangan Motor Besar Indonesia
Dalam pertemuan tersebut hadir pengurus IMI Pusat antara lain, Dewan Pembina Robert Kardinal, Bendahara Umum Iwan Budi Buana, Wakil Ketua Umum Mobilitas Rifat Sungkar, Wakil Ketua Umum Roda Empat Ananda Mikola, Wakil Ketua Umum Hubungan Antar Lembaga Junaidi Elvis, Deputi IMI Mobility Adi Wibowo, serta Komunikasi dan Media Dwi Nugroho.
Lebih terang Bamsoet ini menjelaskan, berdasarkan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor. Bahwa kustomisasi kendaraan bermotor meliputi perubahan terhadap jarak sumbu, konstruksi merek mesin dan tipe mesin .
Sedangkan perubahan spesifikasi teknik utama kustomisasi kendaraan bermotor meliputi, rangka landasan, motor penggerak, sistem transmisi, sistem suspensi, sistem rem, jarak sumbu, lebar jejak, berat kendaraan bermotor, sumbu, roda dan jumlah berat yang diperbolehkan (JBB). ( Tim red )