Jakarta, Intra62.com –
Seorang aparatur sipil negara di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara dan lima pegawai PT Wanatiara Persada diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Di Jakarta, Senin, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kepada para jurnalis, “Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama BD selaku Penilai Pajak Ahli Muda Kanwil DJP Jakut, VC dan SFZ selaku Staf Akuntan PT Wanatiara Persada, ANS selaku Manajer Akuntan PT Wanatiara Persada, FRM selaku Penerjemah PT Wanatiara Persada, dan YUR selaku Manajer Keuangan PT Wanatiara Persada.”
Budi menjelaskan bahwa keenam orang tersebut diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pemeriksaan pajak antara tahun 2021 dan 2026 di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara.
Sebelum ini, KPK melakukan operasi tangkap tangan pertama di tahun 2026, menangkap delapan orang dari 9 hingga 10 Januari 2026.
Pada 9 Januari 2026, Komisi Pajak memutuskan OTT tersebut sebagai akibat dari dugaan pengaturan pajak di sektor pertambangan.
Lima orang ditetapkan sebagai tersangka atas OTT tersebut oleh KPK pada 11 Januari 2026. Ini adalah staf PT Wanatiara Persada Edy Yulianto (EY), Kepala KPP Madya Jakut Dwi Budi (DWB), Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakut Agus Syaifudin (AGS), Tim Penilai KPP Madya Jakut Askob Bahtiar (ASB), dan konsultan pajak Abdul Kadim Sahbudin (ABD).
Untuk menurunkan biaya pembayaran kekurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) periode pajak tahun 2023, yang semula sekitar Rp75 miliar, menjadi Rp15,7 miliar, Edy Yulianto diduga menyuap pegawai KPP Madya Jakut sebesar Rp4 miliar.
Baca Juga : DJP Bekerja Sama Dalam Hal Penggeledahan Kantor Pusat Oleh KPK.
Baca Juga : Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Iin Farihin Menjadi Subjek Pemeriksaan KPK.
(Red).