Jakarta, Intra62.com –
Para kepala daerah harus diingat oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian tentang pentingnya menjaga integritas dan efisiensi pengelolaan pemerintahan daerah untuk mempertahankan kepercayaan publik.
Hal ini disampaikan Mendagri sebagai tanggapan atas terus-menerus munculnya kasus pemborosan anggaran dan korupsi yang dapat memengaruhi reputasi kepala daerah secara keseluruhan.
Kepala daerah, tolong jaga diri Anda dan membuat kebijakan. Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, Tito menyatakan, “Karena terutama dari kasus korupsi dan inefisiensi, dua ini, korupsi sama inefisiensi, pemborosan.”
Dalam forum APEKSI, Mendagri menyatakan bahwa dua masalah utama yang harus diperhatikan adalah praktik korupsi dan inefisiensi anggaran.
Ia menjelaskan bagaimana pemberitaan media sangat memengaruhi persepsi publik saat ini. Jika ada tangkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau kasus pemborosan anggaran, efeknya dapat meluas ke seluruh pemerintah daerah.
Tito menyatakan bahwa situasi ini dapat berdampak pada tingkat kepercayaan yang ada antara daerah dan pemerintah pusat.
Ia meningkatkan keyakinan bahwa pengajuan anggaran daerah seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) dapat dilakukan dengan lancar.
Meskipun demikian, Mendagri memberikan penghargaan kepada banyak kepala daerah yang telah melakukan tugas dengan baik dan menghasilkan banyak inovasi. Namun, berita negatif biasanya menyebar atau menjadi viral lebih cepat daripada pencapaian positif.
Ia menggunakan analogi sederhana yang menunjukkan bahwa ratusan ribu orang memiliki kemampuan yang luar biasa untuk bekerja, tetapi satu kesalahan yang menjadi perhatian publik dapat menyebabkan persepsi yang tidak adil.
Oleh karena itu, Mendagri mendorong asosiasi kepala daerah untuk menjadi bagian yang lebih aktif dalam membangun cerita yang baik dengan secara konsisten mempublikasikan inovasi dan prestasi daerah.
Mendagri menekankan pentingnya komunikasi publik yang terbuka selain meningkatkan tata kelola.
Dia berpendapat bahwa pencegahan korupsi harus diiringi dengan keterbukaan informasi dan publikasi kinerja pemerintah daerah.
Oleh karena itu, ini terkait dengan persepsi dan, tentu saja, perbaikan. Memperbaiki untuk benar-benar waspada terhadap tindakan koruptif,” katanya.
Pernyataan Mendagri menunjukkan upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan integritas di daerah.
Selain itu, ia menunjukkan bahwa hubungan yang baik antara pemerintah pusat dan daerah sangat ditopang oleh kepercayaan, yang dibangun melalui kinerja yang baik dan opini publik yang positif.
Baca Juga : Kasus Korupsi Gas, Mantan Dirut PGN Didakwa Menerima Rp5,09 Miliar.
Baca Juga : Kasus Korupsi Empat Pelabuhan, KPK Memanggil Dua ASN Kemenhub.
(Red).