Jakarta, Intra62.com –
Pemerintah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, berhasil meningkatkan anggaran layanan internet di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) hingga Rp650,9 juta. Anggaran sebelumnya mencapai Rp2,56 miliar, tetapi sekarang hanya tinggal Rp1,9 miliar.
Di Blora, Senin, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Blora Pratikto Nugroho menyatakan bahwa penghematan tersebut disebabkan oleh kebijakan standarisasi dan integrasi layanan internet yang lebih terpusat, yang mampu menekan anggaran sekaligus meningkatkan kualitas layanan di seluruh OPD.
Sebelumnya, dia menyatakan bahwa anggaran internet Pemkab Blora mencapai Rp2,56 miliar untuk kapasitas 7,8 Gbps. Namun, setelah dilakukan penataan, anggaran tersebut berhasil ditekan menjadi Rp1,90 miliar untuk kapasitas 7,4 Gbps.
Oleh karena itu, terjadi efisiensi sebesar Rp650,9 juta tanpa kehilangan kualitas layanan yang diberikan kepada perangkat daerah.
Penguatan pengelolaan jaringan internet dilakukan melalui tiga langkah utama—evaluasi berkelanjutan, optimalisasi infrastruktur, dan efisiensi anggaran—menurut Pratikto.
Dia menyatakan bahwa dengan menerapkan sistem terpusat, pengelolaan jaringan menjadi lebih terorganisir, efektif, dan mudah diawasi, sehingga dapat mengurangi pengeluaran.
Dinkominfo juga mengoptimalkan jaringan yang dimiliki masing-masing OPD untuk meningkatkan efisiensi. Selain itu, sebagian besar perangkat daerah sudah memiliki router, sehingga tidak perlu lagi membeli langganan internet secara mandiri.
Dia menjelaskan, “Yang kami lakukan adalah menambah point akses dan menata ulang manajemen jaringan untuk membuat distribusi internet lebih merata sesuai dengan kebutuhan kinerja dan pelayanan.”
Ia meningkatkan jumlah point akses yang diperlukan untuk setiap OPD, tergantung pada kondisi ruangan dan sekat bangunan. Jumlah sekat menentukan jumlah perangkat yang diperlukan untuk koneksi yang stabil.
Untuk mencegah penumpukan penggunaan di titik tertentu, optimalisasi jaringan ini diikuti dengan penataan tata kelola. Ini termasuk pengaturan bandwidth dan pemerataan akses untuk mencegah penumpukan penggunaan. Dengan sistem ini, OPD tidak lagi perlu memiliki langganan jaringan terpisah.
Menurutnya, perhatian utama Dinkominfo adalah layanan jaringan internet pemerintah. Karena itu, Dinkominfo turut membantu mulai dari pemasangan kabel hingga penguatan infrastruktur jaringan di perangkat daerah.
Dalam langkah selanjutnya, Dinkominfo Blora akan terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jaringan di seluruh OPD. Ini akan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tetap berfungsi dengan baik dan bahwa mereka dapat mendukung peningkatan pelayanan publik.
“Kami akan terus mengevaluasi, sehingga antara efisiensi anggaran dan kualitas layanan dapat berjalan seimbang,” katanya.
Baca Juga : Pemkab Mimika membuat rencana untuk mengoptimalkan Program MBG.
Baca Juga : Mengubah Kudus Menjadi Kota Perdagangan dan Industri, BRI Finance Membantu Pemkab.
(Red).