Jakarta, Intra62.com – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk yang terkena dampak bencana banjir dan longsor di Sumatra, khususnya perempuan dan anak.
Di Jakarta, Senin, Menteri PPPA Arifah Fauzi menyatakan bahwa kehadiran pemerintah dalam situasi bencana tidak hanya mencakup penyediaan bantuan logistik, tetapi juga menyediakan layanan pemulihan psikologis dan memenuhi kebutuhan khusus perempuan dan anak, yang merupakan kelompok rentan.
Perempuan dan anak sering kali menghadapi kerentanan berlapis dalam situasi bencana. Karena itu, kami memastikan pendampingan psikologis, layanan pengobatan trauma, dan perhatian terhadap kesehatan reproduksi, termasuk ibu hamil dan anak-anak, selain bantuan logistik.
Oleh karena itu, pihaknya telah bekerja sama untuk memastikan bahwa layanan pendampingan berjalan dengan sempurna. Dukungan psikososial, pelatihan kesiapsiagaan, dan penguatan klaster perlindungan perempuan dan anak di lokasi pengungsian adalah bagian dari layanan tersebut. Selain itu, kerja sama lintas kementerian dan lembaga digunakan untuk mencapai tujuan ini.
Bantuan dikirim dari Pelabuhan Perikanan Samudera Muara Baru, Jakarta, dengan armada kapal pengawas KKP Orca 06.
Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) berkomitmen untuk terus mengawasi pemenuhan hak perempuan dan anak dalam situasi bencana, termasuk memastikan akses ke perawatan psikologis dan perlindungan berkelanjutan.
Dia berharap bahwa kerja sama lintas sektor ini akan memungkinkan respons kemanusiaan yang lebih inklusif dan berpandangan gender dan anak, sehingga proses pemulihan dapat berjalan lebih menyeluruh dan berkelanjutan.
Menurut Pung Nugroho Sasono, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, KKP telah mengerahkan armada kapal pengawas untuk membantu penyebaran bantuan ke wilayah yang terdampak.
Saat ini, KKP telah menerima dan mengirimkan sekitar 159 ton logistik, yang terdiri dari beras, bahan makanan, pakaian layak pakai, dan kebutuhan dasar lainnya.
Fungsi pengawasan kelautan dan perikanan tidak terganggu oleh pengalihan sebagian kapal pengawas untuk tujuan kemanusiaan, kata Pug. Sambil memastikan operasi kemanusiaan yang cepat dan tepat sasaran, KKP terus mengawasi lautan.
Memberikan bantuan didistribusikan secara bertahap melalui jalur laut sebelum dikirim ke darat dengan bekerja sama dengan satuan tugas dan pemangku kepentingan lokal.
(Red).