Jakarta, Intra62.com – Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, menekankan dampak ketimpangan sosial dan ekonomi terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Di Kota Padang, Senin, Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa Indonesia masih mengalami tingkat kesenjangan kelas yang tinggi, yang tercermin dalam cara hukum dijalankan.
Dalam acara “1st Andalas Law Conference” yang diadakan oleh Universitas Andalas, Sumatera Barat, Menko Yusril menyampaikan hal tersebut.
Yusril mengakui bahwa fakta bahwa penegakan hukum tidak adil terus memperparah ketidakadilan ekonomi.
Sebagai contoh, menggugat kebijakan pemerintah atau korporasi biasanya dianggap sebagai pengganggu ketertiban umum dan bahkan dapat dikriminalisasi.
Baca Juga : Sekjen PBB Mengantisipasi Bahwa Israel Akan Mematuhi Fatwa Hukum ICJ.
Oleh karena itu, dia menyatakan bahwa agenda reformasi harus menggunakan hukum untuk mengurangi ketimpangan sosial melalui kebijakan hukum yang melindungi hak ekonomi kelompok masyarakat yang terpinggirkan dan memperkuat redistribusi.
Ia menyatakan bahwa bantuan hukum pro bono dan kemampuan untuk mendapatkan keadilan bagi orang-orang yang tidak mampu harus ditingkatkan agar prinsip keadilan tidak hanya menjadi nilai moral tetapi juga fakta yang dapat diterima.
Rektor Efa Yonnedi dari Universitas Andalas menyatakan bahwa inisiatif “1st Andalas Law Conference” merupakan bagian dari upaya jangka panjang perguruan tinggi untuk meningkatkan dan memperluas atmosfer akademik di kampus.
Rektor menyatakan bahwa acara dengan tema “Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum yang Seimbang di Indonesia” dianggap relevan dan memiliki nilai strategis untuk perjalanan hukum di tingkat nasional dan internasional.
Baca Juga : Aksi Lingkungan Dan Sosial Di Ambon Dilakukan oleh BRI Insurance dan PNM.
( Red ).