Jakarta, Intra62.com – Kantor Fasilitas Proyek Infrastruktur (IPFO) diluncurkan secara resmi di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mempercepat realisasi investasi infrastruktur melalui kerja sama strategis antara pemerintah, investor, dan mitra pembangunan.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meresmikan IPFO.
Ia menegaskan bahwa kehadiran IPFO bukan hanya tanda pemerintahan; itu adalah sarana nyata untuk menghubungkan pemerintah dengan investor, baik di dalam maupun luar negeri.
AHY menyatakan bahwa “Kantor ini akan membantu memastikan bahwa berbisnis di Indonesia tidak terhambat oleh birokrasi, tetapi dimungkinkan oleh kemitraan.”
IPFO adalah lanjutan dari International Conference on Infrastructure (ICI) Juni lalu, di mana pemerintah meluncurkan Project Catalog 2025 yang mencakup 46 proyek strategis di bidang transportasi, energi, air, limbah, perumahan, dan smart cities.
AHY menggarisbawahi bahwa IPFO akan berfungsi sebagai platform untuk berkolaborasi di bawah Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Dia menambahkan bahwa kantor ini akan membantu investor dan pemilik proyek memahami alur prosedural, menetapkan prioritas, dan mempercepat pelaksanaan proyek. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan peran modal swasta dalam pembangunan nasional.
Menurut data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), AHY memperkirakan bahwa investasi infrastruktur di Indonesia akan mencapai lebih dari 643,8 miliar dolar AS, atau sekitar Rp10.300 triliun, dari tahun 2025 hingga 2029, dengan kontribusi sektor swasta baru sekitar 28%.
Dia menyatakan bahwa setiap calon investor berhak atas keyakinan, kejelasan, dan kepastian.
Baca Juga : Kasus Digitalisasi SPBU: Pegawai TRG Investama Diperiksa Oleh KPK.
( Red ).