Jakarta , Intra62.com . Setelah momentum Lebaran 2025, perdebatan tentang perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali muncul di tengah kekhawatiran tentang penurunan drastis kinerja ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto harus segera meninjau menterinya, terutama di sektor ekonomi, untuk mengatasi tekanan fiskal dan kehilangan kepercayaan publik. Para pengamat dan publik merekomendasikan hal ini.
Kondisi ekonomi Indonesia setelah Lebaran sangat diperhatikan. Defisit penurunan penerimaan pajak . Dan penurunan produktivitas sektor riil adalah tiga faktor utama yang mendorong desakan reshuffle.
Menurut Andi Yusran, pengamat politik dari Universitas Nasional, “Defisit APBN, merosotnya penerimaan pajak . Serta menurunnya produktivitas sektor riil adalah parameter penting yang mengindikasikan perlunya perombakan kabinet.”
Anda menemukan bahwa, selain faktor kinerja, struktur Kabinet Merah Putih saat ini dianggap terlalu berat. Jumlah menteri yang banyak tidak serta-merta berkorelasi dengan tingkat efektivitas pemerintahan yang lebih tinggi.
Singkatnya, dia menyatakan bahwa kabinet tambun justru menjadi beban bagi keuangan negara dan memperlambat pengambilan keputusan.
Di belakang Presiden Prabowo, beberapa menteri menuai kritik karena kebijakan yang dianggap tidak efektif dan komunikasi publik yang kontroversial. Kemarahan dan kekecewaan masyarakat atas kinerja kabinet semakin terlihat di media sosial hingga demonstrasi.
Pengamat politik Rocky Gerung juga menyatakan bahwa diskusi tentang reshuffle semakin meningkat. Terutama selama Hari Raya Idulfitri 1446 H, yang diwarnai oleh berbagai kegiatan silaturahmi di kalangan elit.
Rocky mengatakan, dikutip dari kanal YouTube resminya pada hari Rabu (2/4/2025), “Dalam open house di Istana, rumah Presiden ketujuh Joko Widodo, hingga kediaman Megawati Soekarnoputri. Pasti ada kasak-kusuk tentang siapa yang layak diganti dan siapa yang layak menggantikan.”
Ekspresi Publik harus Didengar
Rocky mengatakan bahwa meskipun politik tampak seperti “libur” selama Lebaran, dinamika tetap berjalan di luar pandangan publik. Ia menekankan betapa pentingnya Presiden Prabowo memahami ekspresi publik di media sosial sebagai sinyal kuat yang mendorong perbaikan.
Menurutnya, “Ekspresi kemarahan netizen terhadap beberapa menteri itu jujur, dan itu bisa menjadi pekerjaan rumah bagi Presiden.”
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Istana Negara mengenai perselisihan. Tekanan publik dan keadaan ekonomi yang tidak menguntungkan dianggap sebagai faktor utama yang mendorong Presiden Prabowo untuk segera mengambil tindakan strategis untuk mengembalikan kepercayaan dan stabilitas pemerintahan. **
Baca juga : Pada H+1 Lebaran, 103 ribu Kendaraan Berangkat dari Timur Trans Jawa.
(Anisa-red)