Lebih jauh Plt Ktum AWDI Balham Wadja SH memberikan kriteria Demokrasi pura-pura . Atau  demokrasi yang tidak benar-benar dijalankan sesuai prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

Pemilu yang Tidak Adil: Pemilu mungkin diadakan, tetapi hasilnya telah diatur atau dikendalikan sehingga hanya menguntungkan pihak tertentu. Kecurangan, manipulasi suara, atau intimidasi pemilih adalah umum.

Keterbatasan Kebebasan Berbicara: Meskipun ada klaim tentang kebebasan berbicara, kritik terhadap pemerintah sering kali dibungkam. Baik melalui sensor media, intimidasi, atau penangkapan para pengkritik.

Kekuatan Eksekutif yang Berlebihan: Kekuasaan terpusat di tangan pemimpin atau kelompok tertentu. Dan lembaga-lembaga lain seperti legislatif dan yudikatif tidak memiliki kekuatan nyata untuk mengawasi atau mengimbangi eksekutif.

Hak Asasi Manusia yang Dikesampingkan: Meskipun ada retorika tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia, dalam praktiknya, hak-hak tersebut sering kali dilanggar. Kebebasan berkumpul, kebebasan pers, dan hak-hak dasar lainnya tidak dihormati.

Korupsi yang Merajalela: Korupsi sering kali menjadi bagian integral dari sistem, dengan pejabat publik menggunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi tanpa ada konsekuensi hukum yang nyata.

Tidak Ada Partisipasi Rakyat yang Nyata: Meskipun ada mekanisme partisipasi seperti pemilu, rakyat sebenarnya tidak memiliki suara yang nyata dalam pengambilan keputusan. Keputusan penting sering kali diambil secara tertutup oleh elit penguasa.

Kontrol Ketat terhadap Media: Media massa dikendalikan oleh pemerintah atau pihak-pihak tertentu yang dekat dengan kekuasaan, sehingga informasi yang disampaikan ke publik cenderung bias dan memihak pemerintah.

Pura-Pura Demokrasi

Pembatasan pada Oposisi: Partai politik oposisi atau kelompok masyarakat sipil yang kritis terhadap pemerintah sering kali ditekan, dibatasi. Atau dihadapi dengan berbagai hambatan untuk beroperasi.

Simbolisme Demokrasi Tanpa Substansi: Pemerintah mungkin menggunakan simbol-simbol dan retorika demokrasi, seperti konstitusi dan lembaga-lembaga demokratis. Tetapi lembaga-lembaga ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan hanya ada untuk menunjukkan legitimasi.

Ciri-ciri ini menunjukkan adanya perbedaan besar antara demokrasi yang ideal dan praktik demokrasi yang hanya sekadar formalitas atau manipulatif , ” ujar Balham Wadja SH . Dia berharap di bawah kepemimpinan presiden baru Prabowo Subianto demokrasi kembali lahir dan tumbuh untuk kepentingan nasional .

( redx )