Jakarta, Intra62.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pentingnya peran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam keuangan negara. Selain itu, PNBP berasal dari pengelolaan aset pemerintah dan lelang.
“Sumber daya keuangan milik negara tak hanya berupa pajak, bea, dan utang,. Hal ini juga merupakan bagian dari edukasi masyarakat bahwa belanja dan aset pemerintah memiliki aspek yang bermanfaat bagi perekonomian Indonesia,” ucap Sri dalam Anugerah Reksa Bandha, Rabu (22/11/2023) secara virtual di Jakarta.
Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi pengelolaan aset negara. Sri Mulyani menargetkan seluruh Aset milik negara (BMN) tersertifikasi pada tahun 2024.
“Dengan menggunakan sertifikasi ini akan lebih mudah dalam pelacakan administrasinya,” katanya.
Untuk memantau kinerja aset-aset milik negara saat ini dan efisiensi pemeliharaannya, Kemenkeu sendiri telah mengembangkan sistem informasi pengelolaan aset-aset milik negara.
“Setiap pengguna aset di K/L, saya tidak ingin asetnya tertidur. Aset harus bekerja keras dan memberikan imbal hasil yang sebesar-besarnya. Makanya kami memberikan kinerja aset, termasuk asuransi BMN. Kami sedang menjalankan pilot project untuk mengukur Secara administratif, Kementerian Keuangan mengatur tentang sertifikasi BMN milik,” tuturnya
Saat ini, tingkat sertifikasi aset milik negara yang dicatat oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) telah mencapai 94%.
“Ditargetkan Aset tanah tersebut selesai pada tahun 2024. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa dengan adanya sertifikasi BMN ini, masyarakat juga dapat mengetahui aset-aset negara apa saja yang tercatat dalam buku keuangan pemerintah,” pungkasnya. (red/intra62)