Jakarta , Intra62.com . Bantuan langsung Tunai dari Presiden Jokowi dianggap kurang kuat mengungkit daya beli rakyat miskin. Di akhir tahun 2023 daya beli masyarakat akan semakin melemah dan turun . Daya beli masyarakat miskin sangat terpengaruh oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil.
Direktur Eksekutif Center Studies of Public Policy ( CSPP ) Anis Fuad Ir menilai selama periode kepemimpinan Presiden jokowi belum ada kebijakan dari kementerian terkait untuk meningkatkan pendapatan . Setiap kementerian disibukkan dengan anggaran belanja sendiri , belum ada langsung menyentuh ke masyarakat bawah ,” ujar Anis .
Pertumbuhan dari tahun ke tahun mengalami perlambatan , apalagi di akhir tahun 2023 terkait persiapan pilpres 2024 dan situasi dunia arab semakin menegangkan . Di Kuartal ketiga ini pertumbuhan ekonomi di angka 4,94% , dan meleset dari yang ditargetkan yaitu sebesar 5% .
Baca juga : Jokowi Mempersiapkan Tiga Langkah Terhadap Perekonomian Tahun Politik
Dalam situasi ini sudah tidak sesuai proyeksi, sehingga pemerintah melalui kemenkeu mengambil beberapa kebijakan . Sri Mulyani memberikan pemgumuman bahwa BLT sudah disiapkan . Adapun BLT senilai sebesar Rp 400 ribu rencana dilaunching bulan November dan Desember 2023.
Selain itu BLT juga disiapkan beras 10 kg pada bulan Desember. Paket kebijakan yang diterapkan yaitu pembebasan Pajak Pertambahan Nilai untuk rumah komersial sampai dengan harga Rp. 5 milyar . Paket ini didorong untuk menaikkan daya beli masyarakat .
Hal senada juga di paparkan oleh Anny R Ekonom mulai mewanti-wanti pemerintah untuk waspada terhadap penurunan daya beli masyarakat. Dan bantuan langsung tunai dirasa kurang tepat sebagai langkah untuk meningkatkan daya beli . Bahkan ada tren di mana pada kuartal 4 pertumbuhan ekonomi justru semakin melambat. ( red )