Bandung, Intra62.com – Sinergy KPK Fikri Bahuri dan Kemenkumham dalam acara serah terima Barang Milik Negara (BMN) kepada Yasona H Loaly, penyerahan hasil pengaman dari beberapa kasus korupsi. Kedua pimpinan KPK dan Kemenkumham telah resmi menyerahkan serta menerima aset negara ini.
Pemerintah telah berupaya untuk mengembalikan Barang Milik Negara ini dari penyalagunaan para koruptor. Rabu 12/7/2023 Acara penyerahan dilakukan intitusi KPK dikantor Kemenkumham di Bandung, Jawa Barat.
Datang dalam ceremony, Novita Ilmaris (Kepala Biro Pengelolaan BMN), Reynhard SP. Silitonga (Dirjen PAS), R. Andika Dwi Prasetya (Kakanwil Kemenkumham Jawa Barat) Dony Setiawan( Kepala Rupbasan Samarinda), Asep Guntur Rahayu (Plt Deputi Bidang Tindakan dan Eksekusi KPK), Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham dan Kepala Unit Teknis Se-Jabar.
Baca Juga: KPK Berhasil Tangkap 10 Tersangka Korupsi Tukin ESDM, Rugikan Negara Hingga Rp 27,6 M
Prasasti Penandatangani Berita Acara Serah Terima dan Penyerahan aset berdokumen yg di pegang KPK kepada Kemenkumham.
Aset objek di serakan 2 unit kendaraan, 2 Bidang Tanah, Bangunan Mess, Konopi, Bagunan Gudang terletak di Bandung Kulon.
Rupbasan Bandung dan Samarinda pemanfaat aset yang diserah KPK ke Kemkumham, wujud dari kesesuaian kepentingan yang di perlukan masyarakat.
“Kita sepakat korupsi musuh kita bersam”, tegas Fikri Bahuri.
Seluruh objek yang diserahan menjadi tanggungjawab Kemenkumham, baiknya di pengelolaan secara trasparan, sesuai aturan yang berlaku.
Kesempatan ini Sekjend DPP AWDI (Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia), Bahlam Wadja SH, Mengispirasikan keseriusan KPK untuk mengamankan Barang Milik Negar dari tindakan para koruptor.
“Kami dari Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) siap bersinergi memberantas Korupsi di Indonesia tercinta. Mendukung prestasi kinerja KPK dan Kemenkumhan”, tegas Bahlam Wadja SH. Sekjend DPP Awdi.
Peningkatan kinerja sinergy KPK dan Kemenkumham dengan integrasi dan trasparasi dipubliskan serah terima ini, meningkatan kepercayaan rakyat indonesia atas kekuatan penegak hukum. (Red/Intra62)