Jakarta, Intra62.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menanggapi demonstrasi buruh yang bertujuan untuk menyuarakan aspirasi mereka terkait Upah Minimum Provinsi (UMP).
Akan ada demonstrasi, sebagian besar di daerah, tetapi tentunya di Jakarta. Pramono menyatakan di Jakarta Pusat, Senin, bahwa mereka akan terus memberikan layanan terbaik untuk itu.
Pramono menyatakan bahwa Dewan Pengupahan telah melakukan negosiasi UMP antara pengusaha dan buruh.
Selain itu, pembicaraan telah dilakukan secara terbuka, sehingga UMP yang diumumkan diputuskan berdasarkan kesepakatan antara buruh dan pengusaha.
Selain itu, Pramono menyatakan kenaikan UMP Jakarta yang signifikan. “Kita menggunakan alfa-nya 0,75. Sehingga UMP Jakarta sekarang ini Rp5,7 juta lebih.”
Selain itu, Pramono menyatakan bahwa pemerintah kota Jakarta juga memberikan insentif kepada para pekerja, termasuk transportasi, BPJS Kesehatan, dan PAM Jaya.
Namun demikian, Pramono terus mendorong para demonstrasi buruh untuk menyampaikan aspirasinya di Jakarta.
Ia meminta para pekerja yang berpartisipasi dalam demonstrasi terkait UMP untuk menjaga keamanan dan menciptakan suasana yang aman.
Chico Hakim, Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, sebelumnya menyatakan bahwa sebelum ditetapkan, penetapan UMP telah melalui proses musyawarah yang panjang.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menyatakan bahwa besaran ini adalah hasil kesepakatan bersama. Untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan usaha dan daya beli pekerja, formula ini mengambil inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks alfa 0,75.
Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Jakarta mengakui bahwa para pekerja terus menolak kenaikan UMP lebih dari 6,17% dari tahun sebelumnya, atau sebesar Rp5.729.876.
Chico menyatakan, “Kami menghargai aspirasi dari kelompok buruh. Pemprov DKI akan tetap memantau implementasi UMP ini mulai 1 Januari 2026. Untuk saat ini, angka tersebut tetap berlaku demi kestabilan ekonomi daerah.”
Baca Juga :Pramono : Peran Ayah Penting Bangun Budaya Antikorupsi Sejak Dini.
(Red).