• Mon. Nov 16th, 2026

OPINI HUKUM & POLITIK: Mengakhiri Era “No Viral No Justice”: Tantangan Integritas Kapolri Suyudi di Tengah Krisis Kepercayaan Publik

ByLia Uyee

Nov 16, 2026

Jakarta, Intra62.com – Komitmen Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk membenahi pelayanan Kepolisian, khususnya dalam penanganan laporan masyarakat dan perlindungan korban, yang disampaikan saat Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) di hadapan Komisi III DPR RI pada 1 Oktober 2026 lalu, disambut dengan harapan sekaligus skeptisisme mendalam. Di tengah fenomena “No Viral No Justice” yang kian mengakar, janji pembenahan ini bukan sekadar retorika politik, melainkan ujian nyali bagi institusi Polri untuk kembali memulihkan martabatnya di mata rakyat.

Menurut Richard [Ricky] E. G. A. Angkuw, Ketua Departemen Komunikasi Politik dan Kebijakan DPP Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia [AWDI], fenomena di mana korban tindak pidana harus terlebih dahulu menjadi viral di media sosial agar kasusnya ditangani secara serius oleh polisi adalah bentuk kegagalan sistemik dan penghinaan terhadap rasa keadilan.

“Jangan biarkan korban mencari keadilan sendiri. Ini tidak berimbang dan mencerminkan ketimpangan kekuasaan yang parah. Ketika seorang ibu, mahasiswa, atau warga biasa harus berteriak di Twitter atau TikTok hanya agar laporannya dibaca oleh penyidik, maka saat itu pula negara telah absen,” tegas Ricky dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).

Kritik Terhadap Budaya “Selebriti Kasus”

Ricky menyoroti bahwa budaya “No Viral No Justice” menciptakan dua kelas keadilan:

Keadilan bagi yang Terkoneksi: Mereka yang memiliki akses media, uang, atau pengaruh politik.

Keadilan bagi yang Terabaikan: Rakyat kecil yang laporannya sering kali dianggap remeh, dipersulit administrasinya, atau bahkan diabaikan sama sekali oleh oknum aparat di tingkat Polsek hingga Polres.

“Jika kepolisian masih menunggu tren viral untuk bertindak, maka mereka bukan penegak hukum, melainkan pengikut opini publik. Ini berbahaya karena prioritas penegakan hukum menjadi bias, bukan berdasarkan beratnya kejahatan, melainkan berdasarkan kerasnya teriakan di media sosial,” tambah Ricky.

Tuntutan Pelayanan Objektif, Transparan, dan Bertanggung Jawab

Menanggapi komitmen Kapolri Suyudi, Ricky menekankan bahwa pembenahan tidak boleh hanya berhenti pada pernyataan resmi di Senayan. Ia menuntut implementasi nyata di seluruh rantai komando Polri:

Tingkat Polsek & Polres: Harus ada standar operasional prosedur (SOP) yang ketat dalam penerimaan laporan. Setiap pelapor wajib mendapatkan tanda terima resmi dan update progres penyidikan secara berkala, tanpa perlu diminta.

Tingkat Polda & Mabes Polri: Perlu adanya mekanisme pengawasan internal yang independen untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat tentang lambatnya atau tidak profesionalnya penyidikan di daerah.

“Setiap laporan masyarakat, apapun latar belakang pelapornya, harus mendapatkan pelayanan yang objektif. Tidak ada diskriminasi. Transparansi adalah kunci. Masyarakat berhak tahu mengapa kasusnya diam, mengapa tersangka belum ditetapkan, atau mengapa bukti belum lengkap. Jangan tutup-tutupan,” ujar Ricky.

Dukungan Bersyarat: Integritas Adalah Harga Mati

Ricky menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pembenahan institusi Polri yang dipimpin Jenderal Suyudi. Namun, dukungan ini bersifat kondisional dan menuntut pembuktian melalui tindakan, bukan kata-kata.
“Kami mendukung langkah Kapolri Suyudi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melindungi hak korban. Namun, komitmen tersebut harus dijalankan dengan penuh integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab. Tanpa integritas, pembenahan hanya akan menjadi kosmetik birokrasi yang tidak menyentuh akar masalah,” jelasnya.

Ricky juga mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah aset paling mahal bagi Polri. Setelah berbagai skandal yang melibatkan elit kepolisian sebelumnya, rakyat membutuhkan bukti konkret bahwa Polri telah berubah menjadi institusi yang benar-benar melayani dan melindungi, bukan menakutkan.

Harapan Akhir: Menghilangkan Rasa Takut Masyarakat

Pesan penutup Ricky sangat jelas: Tujuan akhir dari pembenahan ini adalah menghilangkan rasa takut, sulit, dan diabaikan yang selama ini dirasakan masyarakat ketika berinteraksi dengan kepolisian.

“Saya berharap seluruh jajaran Polri, dari Bintara di Polsek hingga Jendral di Mabes, dapat menterjemahkan arahan Kapolri dengan sungguh-sungguh. Masyarakat tidak boleh lagi merasa takut melapor karena ancaman balik, tidak boleh lagi dipersulit dengan alasan administratif yang berbelit, dan tidak boleh lagi diabaikan karena tidak punya ‘backing’. Hukum harus hadir untuk semua, bukan hanya untuk yang viral,” pungkas Ricky.

Kini, bola ada di tangan Jenderal Suyudi Ario Seto. Janji di depan DPR RI harus menjadi kontrak sosial yang ditepati. Jika “No Viral No Justice” masih berlanjut di era kepemimpinannya, maka sejarah akan mencatat bahwa pembenahan itu gagal total, pungkas Ricky dalam menutup keterangannya.

Richard [Ricky] E. G. A. Angkuw

Ketua Departemen Komunikasi Politik dan Kebijakan
Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia
[DPP AWDI]

Baca Juga : ANALISIS POLITIK: “Siapa Penentu Nasib Wapres Gibran?” – Antara Kepastian Hukum MK dan Ambisi Politik PKS

( Red )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://sdlabumblitar.sch.id/wp-content/bonus-new-member/

https://sdlabumblitar.sch.id/wp-content/spaceman/

https://paudlabumblitar.sch.id/wp-content/spaceman/